Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC terus berkomitmen mendukung berbagai kebijakan pemerintah terkait penanggulangan pandemi Covid-19, termasuk antisipasi pemberlakuan tahapan skenario The New Normal di lingkungan kerja pelabuhan.
“Skenario The New Normal ini merupakan kelanjutan dari penerapan protokol kesehatan yang sudah diterapkan di lingkungan kerja dan operasional IPC. Prosedur antisipasi penyebaran virus corona di pelabuhan tersebut akan dijadikan acuan standar operasional baru,” kata Direktur Utama IPC Arif Suhartono dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Selasa (19/5).
Lebih lanjut Arif bilang, sejak awal penyebaran wabah virus corona, IPC langsung merespon dengan memberlakukan prosedur tambahan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja seluruh karyawan serta semua stakeholder terkait.
Baca Juga: Arus peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok capai 2,12 juta TEUs pada Januari-April 2020
Perusahaan pelat merah ini sudah mewajibkan penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD), kemudian ditambah dengan kewajiban mengenakan masker dan sarung tangan. Langkah ini akan terus dilakukan karena layanan kepelabuhanan terus berjalan di tengah pandemi.
“Sebelum Covid-19 merebak, semua karyawan IPC, baik organik maupun non organik, termasuk Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di lapangan sudah diwajibkan menggunakan APD standar berupa helm kerja, rompi dan sepatu khusus lapangan. Ketika wabah merebak, IPC menerapkan prosedur tambahan berupa kewajiban menggunakan masker dan sarung tangan,” tegas Arif.
Arif pun bilang, ketika pemerintah mengeluarkan himbauan terkait pencegahan penyebaran Covid-19, IPC langsung menerapkan Protokol Kesehatan di lingkungan pelabuhan.
Termasuk protokol social distancing dan physical distancing, penyediaan sarana kesehatan, alat pendeteksi suhu tubuh, penyemprotan disinfektan di ruang kerja, prosedur kunjungan tamu, hingga kebijakan tugas dinas karyawan. Kebijakan work from home (WFH) juga diberlakukan dan dilakukan evaluasi sesuai perkembangan kondisi dan arahan pemerintah.
