Istana Kaji Penyesuaian MBG Berdasarkan Wilayah, Skema Desil 7-10 Belum Diputuskan

Reporter: Leni Wandira | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah belum memutuskan kapan skema baru Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk wacana penghentian penerima manfaat bagi kelompok masyarakat desil 7 hingga desil 10, akan diterapkan. 

Saat ini, pemerintah masih memfokuskan pembenahan tata kelola program setelah pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, proses evaluasi pelaksanaan MBG telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakan berbagai aspek implementasi program.

"Belum. Setelah terjadi proses perubahan pimpinan di BGN, kami menyampaikan bahwa kami mohon waktu untuk melakukan proses pembenahan kurang lebih satu bulan. Kemarin hasil inventarisasi terhadap masalah-masalah di Badan Gizi Nasional sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/7/2026).

Baca Juga: Harga Ayam dan Telur Mulai Naik, Program MBG Dorong Permintaan Peternak

Menurut Prasetyo, Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku penanggung jawab program juga meminta tambahan waktu untuk mempertajam pembenahan pelaksanaan MBG. Hal itu dilakukan setelah berbagai persoalan dalam pelaksanaan program dipetakan ke dalam sejumlah klaster.

Salah satu pembahasan dalam evaluasi tersebut adalah penyesuaian skema pelaksanaan MBG berdasarkan karakteristik masing-masing daerah, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ia menjelaskan, Presiden meminta pemerintah melakukan simulasi (exercise) yang lebih rinci karena pelaksanaan MBG di daerah 3T tidak dapat disamakan dengan wilayah yang memiliki infrastruktur dan kepadatan penduduk lebih baik.

"Misalnya kalau itu daerah 3T tentu tidak bisa atau kurang tepat kalau pelaksanaan MBG melalui mekanisme sebagaimana di daerah non-3T atau yang kondisinya ideal. Satu berkaitan dengan jumlah penerima manfaat, kedua juga titik-titik sebarannya," katanya.

Baca Juga: BKKBN: MBG Baru Jangkau 38,5% Sasaran 3B, Dampak ke Stunting Belum Terukur

Menurut Prasetyo, kondisi geografis di wilayah 3T membuat distribusi makanan menjadi lebih kompleks karena lokasi penerima manfaat tersebar dengan jarak yang berjauhan. 

Oleh sebab itu, pemerintah masih mengkaji model pelaksanaan yang dinilai paling efektif sebelum memutuskan perubahan skema, termasuk terkait kelompok penerima manfaat berdasarkan desil pendapatan.

Pernyataan tersebut disampaikan usai Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat tersebut, pemerintah juga mengevaluasi pelaksanaan berbagai program prioritas dan membahas sejumlah hambatan implementasi agar target-target yang telah ditetapkan dapat dipercepat.

Baca Juga: CORE: Pemangkasan Anggaran MBG Cerminkan Koreksi Perencanaan, Bukan Murni Efisiensi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News