Reporter: Filemon Agung | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah pelaku usaha disebut telah mengajukan surat keberatan terkait keputusan pencabutan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (IUP Minerba) oleh pemerintah.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, mengungkapkan, sudah ada beberapa perusahaan anggota yang dipanggil oleh Kementerian Investasi/Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) pasca pengajuan surat keberatan.
Nantinya, para perusahaan ini akan diinterview dan keputusan terkait pencabutan IUP bakal dikaji kembali.
Meidy menilai pencabutan IUP oleh pemerintah ini terbilang tiba-tiba pasalnya tidak ada peringatan ataupun teguran sebelumnya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Kondisi ini kan ada beberapa IUP yang sedang melakukan kegiatan produksi, tunggu RKAB kok malah dicabut, ada beberapa IUP yang sudah kerjasama dengan pabrik malah dicabut," ujar Meidy kepada Kontan, Rabu (20/4).
Baca Juga: Sejumlah Izin Pertambangan Dialihkan ke Pemda, Begini Penjelasan Kementerian ESDM
Meidy melanjutkan, pencabutan IUP pun berpotensi memberi dampak pada upaya pemenuhan bijih nikel tahun ini. Seperti diketahui, kebutuhan nikel pada tahun 2021 mencapai 72 juta ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun ini mencapai lebih dari 100 juta ton.
Selain itu, kondisi harga komoditas yang tengah mengalami peningkatan juga dinilai menjadi momentum tepat untuk mendorong kinerja produksi sektor pertambangan.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Batu Bara dan Energi Indonesia (Aspebindo) Anggawira mengungkapkan sejumlah perusahaan anggota juga telah dipanggil untuk melakukan verifikasi data.
"Besar harapan kami dari verifikasi yang dilakukan dan apabila proses keberatan bisa diterima dan bisa segera ya karena ada beberapa proses investasi dan proses-proses lain terhambat karena pencabutan ini," terang Anggawira kepada Kontan, Kamis (21/4).
Meski tak merinci, Anggawira mengungkapkan setidaknya lebih dari 10 perusahaan anggota terdampak dari pencabutan IUP ini.
Baca Juga: Pemerintah Delegasikan Sejumlah Kewenangan dan Izin Pertambangan ke Daerah
