Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. PT Pertamina (Persero) saat ini masih lakukan proses diskusi bersama dengan stakeholder antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai rencana menjadi holding migas. Rupanya, rencana holding migas ini meniru konsep perusahaan migas asal Malaysia yakni Petronas Cagliari.
Konsep holding perusahaan migas yang diberlakukan pemerintah Malaysia, dinilai mampu mendongkrak kinerja perseroan dalam waktu cepat.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro mengatakan, ketika sudah mendapatkan respons dari stakeholder untuk Pertamina menjadi holding migas, maka fungsi integrasi infrastruktur migas bisa dilakukan dengan baik ke arah penyelesaian yang lebih cepat.
"Saat ini masih proses diskusi, belum ada langkah-langkah lebih lanjut seperti apa. Tapi intinya ini yang kita diskusikan di DPR," jelasnya di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jumat (5/6).
Wianda bilang, bentuk holding migas ini bukan arahan dari Presiden RI (Joko Widodo) melainkan hasil diskusi bersama stakeholder. Dia bilang, rencana holding migas ini meniru perusahaan migas asal Malaysia, yakni Petronas. Di mana, Perusahaan tersebut bisa menjadi holding seluruh perusahaan migas di Malaysia. "Dipertanyakan apakah kita mampu seperti itu," jelasnya.
Ia mengklaim, saat ini Pertamina sebenarnya sudah menjadi holding migas. Di mana, perseroan telah melakukan bisnis hulu sampai hilir. Bahkan melakukan stabilitator harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas.
Ia tak menampik, bahwa rencana holding migas ini, ada opsi untuk menggabungkan PT Pertamina Gas (Pertagas) dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN).
"Tapi saat ini kita juga kemarin belum bicarakan sampai kesana. Mungkin nanti harus dilihat bentuk holdingnya seperti apa, apakah memang salah satu opsinya seperti itu, untuk akuisisi atau opsi lain," jelasnya.
Namun ia bilang, saat ini opsi tersebut sudah sampai di level manajemen dan terus dilakukan kajian-kajian. "Harus lakukan kajian-kajian. Pak Dirut (Dwi Soetjipto) juga kan pernah sampaikan untuk melihat opsi opsinya seperti apa," tandasnya.
Sementara itu, ditemui di lokasi yang sama, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Kurtubi mendukung rencana holding migas ini. Ia bilang PGN harus disatukan dengan Pertamina, bila perlu saham swasta harus di buyback oleh pemerintah. Sehingga pemerintah bisa menyuruh PGN bangun infrastruktur gas.
"Selama ini kan tidak ditangani PGN karena sudah di swasta-kan 43%. Solusinya, PGN dan Pertamina harus holding," ujarnya.
Menurutnya, hal itu dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas. Kedua, agar PGN dan Pertamina tidak lagi ribut soal gas dan tumpang tindih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
