Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Satu per satu mulai muncul calon pelaksana mega proyek listrik berkapasitas 35.000 Megawatt (MW) di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tanpa banyak yang tahu, pemerintah telah menunjuk sejumlah perusahaan swasta sebagai pelaksana proyek tersebut.
Satu contoh, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menunjuk langsung PT Jawa Energi. Perusahaan ini akan menggarap proyek Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Cilacap, Jawa Tengah.
Proyek ini terbilang jumbo. Kebutuhan lahan PLTU berkapasitas 5.000 MW itu mencapai 120 hektare (ha).
Taksiran biayanya mencapai sekitar US$ 10 miliar (sekitar Rp 120 triliun). Perkiraan kebutuhan biaya itu mengacu pada kebutuhan investasi PLTU Batang, Jawa Tengah.
Anggaran proyek PLTU berkapasitas 2.000 MW mencapai US$ 4 miliar atau menghabiskan US$ 2 juta per 1 MW.
Pembangunan pembangkit listrik itu akan berlangsung secara bertahap. Targetnya, periode 2015-2018, PLTU ini bisa beroperasi dengan kapasitas 2.000 MW. Tahap selanjutnya kapasitas ditambah menjadi 5.000 MW.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman, menyatakan bahwa penunjukan langsung PT Jawa Energi sebagai pengembang PLTU Cilacap itu sah-sah saja. Sebab, sejumlah pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 23/2014 tentang perubahan atas PP No 14/2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, membolehkannya. "Mereka menjual listriknya ke industrial estate di wilayah usaha tersebut, kalau ada kelebihan listrik, dijual ke PLN," tandas Jarman kepada KONTAN, Kamis (6/11).
Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Indroyono Susilo, mengatakan, pemerintah memprioritaskan daerah Jawa sebagai lokasi pembangunan pembangkit listrik.
Pertimbangannya, laju pertumbuhan kebutuhan listrik lebih tinggi di atas laju pertumbuhan pasokan.
Akibatnya, krisis listrik di Jawa akan terjadi jika tidak segera diantisipasi. "Makanya perlu segera diantisipasi dengan menghapus sumbatan," ujar Indroyono di Kantor Kementerian ESDM, kemarin.
Indroyono menjelaskan, dari total kebutuhan lahan seluas 120 ha, sekitar 60 ha di antaranya milik TNI Angkatan Darat. Seluas 20 ha milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan sekitar 40 ha milik masyarakat.
Dia berjanji, Kemko Kemaritiman akan mengawal pembangunan proyek ini, termasuk penyediaan lahannya, agar berjalan lancar. "Harapan pemerintah semoga bisa segera dilaksanakan, beberapa sudah dilakukan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Ini upaya pemerintah mempercepat pembangunan 5.000 MW tersebut," tandasnya.
Siapa Jawa Energi?
Sejauh ini, identitas dan kiprah PT Jawa Energi masih misterius. Kepala Divisi Gas dan Bahan Bakar PLN, Suryadi Mardjoeki, menyatakan masih buta mengenai sepak terjang maupun identitas Jawa Energi. Jurubicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Saleh Abdurahman juga mengaku tidak mengetahui profil Jawa Energi.
Nah, Indroyono hanya menyatakan bahwa PT Jawa Energi sudah membangun PLTU Celukan Bawang Buleleng, Bali. Perusahaan ini juga membangun PLTU di Kalimantan Barat.
Namun, berdasarkan riset KONTAN, di Buleleng Bali ada PLTU dengan kapasitas 3 x 115 MW. Sedangkan di Kalimantan Barat (Kalbar) saat ini ada dua PLTU berkapasitas besar yakni PLTU 1 Kalbar berkapasitas 2 x 50 MW dan PLTU 2 Kalbar berkapasitas setrum sekitar 2x25 MW.
Pemilik megaproyek listrik ini agaknya baru terlihat terang jika listrik dari pembangkit ini sudah menyala.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
