kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.884.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.210   -25,00   -0,15%
  • IDX 6.897   65,26   0,96%
  • KOMPAS100 1.002   13,05   1,32%
  • LQ45 771   10,32   1,36%
  • ISSI 224   1,60   0,72%
  • IDX30 397   5,48   1,40%
  • IDXHIDIV20 461   5,31   1,16%
  • IDX80 113   1,46   1,31%
  • IDXV30 113   0,44   0,39%
  • IDXQ30 129   1,86   1,47%

Jelang MEA, pemerintah diminta dukung usaha lokal


Selasa, 26 Mei 2015 / 10:24 WIB
Jelang MEA, pemerintah diminta dukung usaha lokal
ILUSTRASI. Tokyo Revengers Season 3 Episode 11 Kapan Tayang? Simak Sinopsis dan Jadwal Berikut


Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) meminta pemerintah mendorong industri dalam negeri agar menguasai sektor-sektor yang menyangkut harkat hidup orang banyak. Hal itu mengingat pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah akan mulai diterapkan pada akhir 2015.

Bayu Priawan, pendiri Japnas mengatakan dukungan pemerintah pada sektor industri domestik harus lebih ditingkatkan lagi. Dengan begitu pengusaha lokal memiliki daya saing dengan pengusaha asing yang berbisnis di Indonesia.

Menurut pria yang saat ini menjabat sebagai Chairman Blue Bird Group Holding itu juga meminta pemerintah jangan hanya melihat pada business high level, tetapi juga melihat permasalahan bisnis di bawah. Terutama permasalahan yang dialami pengusaha lokal.

“Pemerintah perlu membuat inkubator bisnis yang mampu meningkatkan daya saing industri dalam menghadapi pengusaha asing di Tanah Air,” ujarnya dalam peluncuran Japnas, di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5).

Japnas sendiri adalah sebuah organisasi pebisnis independen dan terbuka bagi seluruh warga Indonesia, dengan tujuan untuk menjawab kebutuhan pengusaha sekaligus bersinergi dengan stakeholder  perekonomian Indonesia. Japnas berharap dapat mendorong perubahan paradigma dari bangsa konsumen menjadi bangsa produsen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×