Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah pihak menilai skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang memobilisasi US$ 21,6 miliar atau lebih dari Rp 300 triliun belum tentu efektif menjadi katalis bagi proyek energi baru terbarukan (EBT) di dalam negeri. Persoalan utamanya, pendanaan dari skema ini lebih dominan komersial dibandingkan pinjaman lunak.
Sebagai informasi, komitmen pendanaan yang disepakati dalam pernyataan bersama awalnya bernilai US$ 20 miliar. Namun kini dengan berbagai penambahan telah mencapai US$ 21,6 miliar di mana US$ 11,6 miliar bersumber dari dana publik negara-negara International Partners Group (IPG), sedangkan US$ 10 miliar akan berasal dari bank-bank internasional yang bergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) working group.
Executive Vice President of Renewable Energy PT PLN, Zainal Arifin menilai, pendanaan JETP belum tentu dapat mengakselarasi proyek-proyek EBT PLN.
“JETP ini pinjamannya sedikit kebanyakan komersial. Kalau komersial kenapa harus ke JETP kan bisa ke China yang selain JETP. Ke Uni Emirat Arab (UEA) juga bisa kalau sama-sama rate-nya komersial dan benefitnya seperti apa,” ujarnya ditemui di acara IMEC 2023 di Financial Hall CIMB Niaga, Selasa (19/12).
Baca Juga: Pendanaan 9 Proyek EBT PLN Senilai Rp 51 Triliun Terhambat Aturan TKDN
Selain pinjaman komersialnya yang dominan, menurutnya JETP juga mengindikasikan penunjukan langsung, sedangkan secara good corporate governance (GCG) PLN tidak membolehkan hal itu.
“PLN melihatnya ada keseimbangan, kalau ada pendanaan tandingan dari China ataupun UEA dengan bisnis model yang lebih menarik dan menguntungkan Indonesia, tentu kita akan ambil,” imbuhnya.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menjelaskan, pendanaan dari skema JETP hanya menjadi katalis jalannya proyek-proyek transisi energi sebab kebutuhan Indonesia lebih besar dari dana yang disediakan JETP.
“Kalau dari hitungan kita untuk menuju sesuai target pemerintah dan juga yang kemarin disepakati di G20 itu anggarannya US$ 21 miliar saja tentu tidak cukup,” jelasnya di Kementerian ESDM, Jumat (6/10).
Dalam catatan Kementerian ESDM, untuk mempercepat transisi energi di Indonesia membutuhkan investasi hingga US$ 1 triliun di tahun 2060 untuk pembangkit EBT dan transmisi.
Di dalam Dokumen Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP) JETP, rincian keuangan yang sudah diidentifikasi alokasinya senilai US$ 11,56 miliar. Perinciannya, hibah senilai US$ 295,4 juta, pinjaman konsesi US$ 6,94 miliar, pinjaman non konsesi US$ 1,59 miliar, ekuitas US$ 384,5 juta, jaminan MDB US$ 2 miliar, dan lainnya/yang akan ditentukan US$ 345,3 juta.
Baca Juga: PLN Realisasikan Hampir 1 GW Pembangkit EBT dari Target 20,9 GW
Sebagai gambaran, hibah didefinisikan sebagai pemberian dana yang tidak memerlukan pembayaran kembali. Dalam konteks JETP dana ini diberikan oleh International Partners Group (IPG). Hibah biasa digunakan untuk bantuan teknis.
Pinjaman konsesi ialah pinjaman yang diberikan dengan persyaratan yang lebih menguntungkan daripada yang dapat diperoleh peminjam di pasar. Persyaratan konsesi yang umumnya ditemukan dalam produk pinjaman di negara-negara seperti Indonesia, mencakup suku bunga di bawah pasar, tenor pinjaman yang lebih panjang dari pasar dengan masa tenggang yang lebih lama, dan terkadang dapat disertai dengan bantuan teknis.
Jaminan MDB disediakan sebagai tambahan terhadap Batas Maksimal Pinjaman (SBL - Single Borrower Limit) IBRD untuk Indonesia. Ketika SBL Indonesia tercapai, jaminan ini akan meningkatkan jumlah pendanaan konsesi yang dijamin negara untuk Indonesia dari World Bank.
Pinjaman non-konsesi di dalam JETP umumnya berbeda dengan pinjaman komersial dalam hal penyerapan risiko politik yang lebih tinggi, dan tenor maksimum yang lebih panjang dibandingkan dengan yang akan diberikan oleh bank komersial.
Pinjaman non-konsesi dalam pendanaan JETP termasuk namun tidak terbatas pada: Japan Bank for International Cooperation (JBIC), United States International Development Finance Corporation (DFC), dan Private Infrastructure Development Group (PIDG).
Investasi ekuitas, umumnya antara 5% dan 20% dari total ekuitas perusahaan, dapat memberikan dukungan pengembangan dan modal pertumbuhan jangka panjang bagi perusahaan swasta. Investasi dapat dilakukan secara langsung terhadap ekuitas perusahaan dan lembaga keuangan dan juga dapat dilakukan melalui dana ekuitas swasta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
