/2018/02/02/97615046.jpg "Jokowi belum teken harga batubara DMO untuk pembangkit")
Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembahasan harga batubara dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) masih bergulir. Sehingga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum meneken revisi Peraturan Pemerintah (RPP) 01/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Juru bicara Presiden Johan Budi mengatakan saat ini RPP 01/2017 itu masih dibahas di Kementerian Keuangan (Kemkeu). Namun, sayangnya Johan belum bisa merinci poin apa yang masih menjadi pembahasan sehingga RPP tersebut belum bisa dirampungkan.
"Saya baru dapat info, Presiden belum teken. Masih dibahas di Kemkeu RPP-nya," jelas Johan kepada KONTAN, Senin (5/3).
Asal tahu saja, merujuk berita KONTAN sebelumnya, Pengamat Energi dan Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi yang memberikan masukan kepada Staff Khusus Menteri ESDM Akhmad Syakhroza mengatakan bahwa dalam RPP 01/2017 akan merubah Pasal 85.
Nantinya Menteri ESDM, Ignasius Jonan yang akan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) dengan harga fixed price batubara dalam negeri senilai US$ 70 per ton. "Nah sekarang semakin tidak jelas," jelas Fahmy kepada KONTAN, Senin (5/3).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
