Kadin dan Apindo Ungkap Dampak Gejolak Timur Tengah terhadap Industri dan Dunia Usaha

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap sektor industri dan dunia usaha nasional. Ketegangan geopolitik yang meningkat telah memicu gejolak pada pasar keuangan dan komoditas global, yang turut menekan perekonomian domestik.

Mengawali pekan ini, nilai tukar rupiah sempat menyentuh level psikologis Rp 17.000 per dolar Amerika Serikat (AS), sebelum akhirnya ditutup pada posisi Rp 16.974 per dolar AS pada Senin (9/3/2026).

Di saat yang sama, harga acuan minyak mentah dunia West Texas Intermediate (WTI) dan Brent juga melonjak dan menembus level US$ 100 per barel. Kenaikan tajam harga energi ini dinilai berpotensi memberikan tekanan tambahan bagi sektor industri di dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin mengungkapkan bahwa secara umum eskalasi konflik di Timur Tengah mulai berdampak terhadap industri nasional, terutama melalui kenaikan harga minyak mentah, peningkatan biaya logistik, serta pelemahan nilai tukar rupiah.

Tekanan ini paling terasa pada sektor industri yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasar global, baik dari sisi bahan baku maupun pasar ekspor.

Industri yang masih mengandalkan impor bahan baku seperti petrokimia, plastik, pupuk, serta sejumlah subsektor logam dan kimia berpotensi menghadapi kenaikan biaya produksi akibat lonjakan harga energi serta potensi gangguan rantai pasok global.

"Di sisi lain, sektor industri yang berorientasi ekspor juga berpotensi terdampak apabila terjadi gangguan pada jalur logistik internasional maupun pelemahan permintaan di pasar global," kata Saleh saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (9/3/2026).

Beberapa pelaku usaha bahkan mulai melaporkan dampak awal dari gejolak tersebut. Salah satunya berasal dari industri nikel yang menghadapi potensi gangguan pasokan sulfur, yang selama ini banyak diimpor dari kawasan Timur Tengah untuk kebutuhan proses pemurnian.

Secara umum, sektor yang paling rentan terdampak adalah industri yang memiliki keterkaitan kuat dengan rantai pasok global, baik karena ketergantungan terhadap bahan baku impor maupun orientasi pasar ekspor yang cukup besar.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa menambahkan bahwa tekanan ini tidak hanya dirasakan oleh sektor yang memiliki hubungan dagang langsung dengan Timur Tengah, tetapi juga sektor yang sensitif terhadap biaya energi, bahan baku impor, serta biaya pengiriman internasional.

Erwin menyoroti sejumlah subsektor yang paling rentan terdampak eskalasi konflik di Timur Tengah. Di antaranya industri petrokimia, logistik dan pelayaran, penerbangan, makanan dan minuman, industri barang konsumsi, manufaktur padat energi, serta sektor pertambangan dan pengolahan yang bergantung pada impor bahan penolong.

"Situasi ini harus dilihat bukan hanya sebagai ancaman jangka pendek, tetapi juga sebagai pengingat bahwa struktur industri nasional masih rentan terhadap shock eksternal, terutama pada energi, bahan baku antara, dan biaya logistik global," ujar Erwin.

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyoroti lonjakan harga minyak mentah dunia yang telah menembus level US$ 100 per barel sebagai perhatian serius bagi dunia usaha. Harga tersebut merupakan level tertinggi dalam lebih dari tiga tahun terakhir sejak konflik Rusia-Ukraina pada 2022.

Dalam satu minggu terakhir, harga minyak mentah Brent melonjak sekitar 42%, sementara dalam sebulan terakhir kenaikannya telah mencapai lebih dari 64%.

"Lonjakan yang sangat tajam dalam waktu singkat seperti ini menciptakan tekanan biaya yang signifikan bagi sektor usaha," kata Shinta.

Meski demikian, Shinta menyebut sebagian pelaku usaha saat ini masih berupaya menahan kenaikan harga produk atau jasa demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas permintaan.

Namun dalam praktiknya, perusahaan tetap harus mempertimbangkan price pass-through mechanism, yaitu sejauh mana kenaikan biaya input dapat diteruskan ke harga jual tanpa mengganggu permintaan pasar.

"Dalam beberapa sektor, penyesuaian tarif atau harga produk memang mulai dipertimbangkan secara selektif, terutama jika tekanan biaya berlangsung cukup lama. Banyak perusahaan juga melakukan efisiensi internal, termasuk optimalisasi penggunaan energi, penyesuaian rute logistik, hingga renegosiasi kontrak dengan pemasok," terang Shinta.

Strategi Mitigasi dari Kadin dan Apindo

Menghadapi eskalasi konflik geopolitik saat ini, Erwin menilai pelaku industri perlu menjalankan mitigasi dalam tiga level strategi utama.

Pertama, mengamankan pasokan melalui diversifikasi negara asal bahan baku dan energi, penyesuaian rute logistik, serta peningkatan buffer stock untuk komoditas kritikal.

Langkah ini sejalan dengan respons pemerintah yang mulai mengalihkan sebagian impor crude oil dari Timur Tengah ke Amerika Serikat guna mengurangi risiko pasokan.

Kedua, perusahaan perlu memperkuat efisiensi operasional serta perlindungan margin usaha. Upaya ini dapat dilakukan melalui renegosiasi kontrak logistik, penyesuaian formula harga jual, efisiensi energi di pabrik, pengendalian persediaan yang lebih disiplin, hingga penerapan strategi lindung nilai untuk kebutuhan valuta asing maupun bahan baku strategis.

Dalam situasi volatil seperti saat ini, perusahaan yang memiliki fleksibilitas sumber pasokan, cadangan likuiditas, serta disiplin pengendalian biaya dinilai akan lebih siap menghadapi tekanan pasar.

"Ini menjadi penting karena lonjakan premi asuransi maritim dan gangguan tanker di kawasan Teluk sudah tercatat meningkat dalam beberapa hari terakhir," ungkap Erwin.

Ketiga, Kadin Indonesia menilai perlunya koordinasi kebijakan yang cepat antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis agar gejolak eksternal tidak langsung berubah menjadi tekanan berkepanjangan di sektor riil.

Erwin menegaskan bahwa dunia usaha membutuhkan kepastian pasokan energi, stabilisasi nilai tukar, kelancaran logistik, serta komunikasi kebijakan yang konsisten agar keputusan investasi dan produksi tidak tertunda.

"Harapan Kadin adalah pemerintah mempercepat diversifikasi sumber energi dan bahan baku, memperkuat cadangan strategis, menjaga stabilitas makro, serta memberikan ruang insentif yang memadai bagi industri yang paling terdampak," tegas Erwin.

Shinta menambahkan, apabila harga minyak dunia bertahan di atas US$ 100 per barel dalam beberapa bulan ke depan, perusahaan kemungkinan akan menyiapkan sejumlah langkah antisipasi.

Langkah tersebut antara lain memperkuat strategi efisiensi energi dan operasional untuk menekan biaya produksi, melakukan diversifikasi sumber energi, serta mempercepat transisi menuju energi alternatif yang lebih stabil dari sisi harga.

Selain itu, perusahaan juga akan memperkuat manajemen risiko rantai pasok agar lebih adaptif menghadapi volatilitas harga komoditas global.

Dari sisi kebijakan, dunia usaha berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas kebijakan dan kepastian regulasi, yang dinilai sangat penting bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan investasi maupun operasional di tengah kondisi global yang tidak menentu.

Beberapa langkah yang dinilai dapat membantu industri antara lain memastikan stabilitas pasokan energi domestik, menjaga kelancaran distribusi bahan bakar, serta memperkuat kebijakan yang mendukung efisiensi logistik nasional.

"Selain itu, percepatan pengembangan energi alternatif dan peningkatan efisiensi sistem transportasi nasional juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga minyak global dalam jangka panjang," ujar Shinta.

Sementara itu, Saleh menekankan bahwa situasi saat ini harus menjadi pengingat pentingnya memperkuat ketahanan industri nasional. Kadin berharap pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan untuk membantu pelaku industri menghadapi lonjakan biaya produksi, misalnya melalui insentif fiskal maupun kebijakan yang dapat menurunkan beban biaya logistik dan energi.

"Dengan dukungan tersebut, diharapkan industri nasional tetap mampu menjaga keberlanjutan produksi, stabilitas harga, serta daya saing di pasar global di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi saat ini," tutup Saleh.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News