Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
"Saya sangat mengapresiasi keterbukaan pemerintah pada rencana pembangunan ibu kota negara yang baru. Sejak awal perencanaan, pemerintah sangat terbuka menerima masukan-masukan dari pengusaha dan kalangan lainnya. Ini penting dan menjadi awal yang baik," jelas dia.
Arsjad meyakini pelibatan pakar dari beragam disiplin ilmu akan mewujudkan sebuah ibu kota negara yang nantinya menjadi contoh bagi dunia internasional mengenai upaya Indonesia membangun kota negara dengan menjunjung tinggi pelestarian alam, hutan hujan tropis, dan keberpihakan kepada masyarakat lokal.
Pekan lalu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menetapkan titik nol pembangunan ibu kota negara dan lokasi Istana Negara di Penajam Paser Utara.
Baca Juga: Dorong makin banyak wirausaha, Kadin bakal genjot pelatihan vokasional
Saat ini, persiapan tentang pemindahan ibu kota negara telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang meliputi pembangunan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dab aktivitas pembangkit kegiatan ekonomi di ibu kota negara.
Pembangunan ibu kota negara juga dirancang sebagai salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Adapun target pembangunan hingga 2024 meliputi pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
Pembangunan fisik tahap awal atau soft groundbreaking di KIPP diagendakan setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang telah tercantum di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
