Kadin: Reformasi Perizinan dan Industri Padat Karya Jadi PR Utama Pemerintah 2026

Reporter: Leni Wandira | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para konglomerat menjadi sinyal positif bagi iklim investasi.

Namun, agar investasi benar-benar berdampak pada penciptaan lapangan kerja pada 2026, pemerintah perlu menuntaskan pekerjaan rumah (PR) struktural, terutama di sisi perizinan, arah investasi, dan kepastian hukum.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa, mengatakan investasi tidak cukup hanya didorong dari sisi komitmen modal, tetapi harus dikaitkan langsung dengan serapan tenaga kerja.

“Target maksimal 30–60 hari untuk izin strategis. Sinkronisasi pusat–daerah (hindari bottleneck di level pemda). Audit implementasi OSS berbasis sektor prioritas,” ujar Erwin kepada Kontan, Rabu (11/2/2026).

Menurut Kadin, investor membutuhkan kepastian waktu dan proses. Karena itu, reformasi perizinan menjadi langkah paling mendesak agar proyek investasi dapat segera masuk tahap konstruksi dan produksi.

Selain itu, Kadin mendorong agar insentif fiskal dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja.

"Insentif fiskal harus dikaitkan dengan target serapan tenaga kerja. Skema super deduction tax untuk industri padat karya dan vokasi. Wajibkan local supplier development dalam proyek besar,” jelas Erwin.

Kadin juga meminta pemerintah mempercepat pipeline proyek industri yang siap dieksekusi pada 2026.

"Percepat proyek yang siap eksekusi (ready to build). Fokus pada sektor yang memiliki quick employment absorption. Dorong kemitraan BUMN, swasta, UMKM dalam rantai pasok,” katanya.

Kadin memandang pertumbuhan ekonomi perlu didorong di atas 5,5% agar penciptaan kerja berlangsung signifikan.

Terkait sektor prioritas, Kadin menilai industri padat karya masih menjadi motor tercepat penciptaan lapangan kerja.

"Tekstil, alas kaki, furnitur, makanan-minuman. Serapan tenaga kerja tinggi. Infrastruktur sudah ada. Butuh stimulus ekspor & stabilitas biaya energi/logistik,” ujar Erwin.

Selain itu, agroindustri dan hilirisasi pangan juga dinilai strategis. “CPO turunan, kakao, dairy processing, rice milling modern. Cepat menyerap tenaga kerja daerah. Turunkan impor bahan pangan & tingkatkan nilai tambah domestik,” katanya.

Di sektor konstruksi, Kadin menilai pembangunan perumahan rakyat memiliki efek berganda.

"Efek domino ke 180+ subsektor. Menyerap tenaga kerja informal dan semi-skilled. Cocok untuk target penurunan kemiskinan,” ujarnya.

Sementara di sektor teknologi, ekonomi digital dan pusat data (data center) dinilai memiliki potensi investasi besar.

"Butuh dukungan regulasi & tarif listrik kompetitif. Potensi FDI besar. Kombinasi high-skill & support services employment,” kata Erwin.

Kadin juga menekankan pentingnya kepastian hukum dan pemberantasan korupsi bagi minat investor. Investor global, menurut Kadin, mempertimbangkan stabilitas politik, kepastian regulasi, penegakan hukum, serta persepsi korupsi.

“Political stability, regulatory predictability, legal enforceability, corruption perception index,” ujar Erwin.

Ia menilai komitmen Presiden terhadap pemberantasan korupsi menjadi sinyal penting ke pasar. Namun, perlu diikuti reformasi konkret.

"Digitalisasi total layanan perizinan & pajak (minim kontak langsung). Harmonisasi regulasi pusat–daerah (hindari perda kontradiktif). Kepastian penyelesaian sengketa investasi (commercial court reform). Transparansi proyek pemerintah & BUMN,” katanya.

Menurut Kadin, tanpa kepastian hukum, biaya berusaha akan meningkat dan Indonesia berisiko kalah bersaing dengan negara tetangga.

"Tanpa kepastian hukum, cost of doing business naik dan investor memilih Vietnam, Malaysia, atau Thailand,” ujarnya.

Kadin berpandangan pertemuan Presiden dengan pengusaha besar merupakan langkah awal yang positif. Namun tantangan utama pemerintah adalah memastikan investasi produktif dan inklusif.

“Pertemuan Presiden dengan konglomerat adalah langkah awal yang baik. PR terbesar bukan hanya menarik investasi, tetapi memastikan investasi produktif, inklusif, dan menyerap tenaga kerja. Reformasi hukum & antikorupsi adalah fondasi. Sektor padat karya dan agro-hilirisasi adalah solusi realistis 2026,” tutup Erwin.