Reporter: Dimas Andi | Editor: Tendi Mahadi
Firman mengaku, sejak berlakunya beleid tersebut, impor bahan baku alas kaki harus melalui proses birokrasi yang panjang. Belum lagi, penetapan izin impor acap kali berbasis pada diskresi.
Lebih jauh, Aprisindo juga berharap pemerintah benar-benar memahami bahwa impor bukanlah kegiatan yang negatif selama memenuhi aturan.
"Jangan samakan pelaku impor yang jujur dengan pelanggar aturan lainnya. Pemerintah harus membuat pengecualian impor yang jelas," jelas dia.
Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyebut, sudah sewajarnya Permendag terkait pengaturan impor dievaluasi. Bahkan, Hippindo meminta aturan tersebut ditunda dahulu sampai seluruh poin yang bermasalah diperbaiki.
Pasalnya, aturan tersebut justru menyulitkan para peritel barang impor dalam melakukan kegiatan usahanya. Padahal, peritel barang impor anggota Hippindo jelas memiliki merek resmi dengan badan hukum dan rekam jejak yang jelas. Akibat kesulitan impor, stok barang yang dijual para peritel tersebut menjadi seret akhir-akhir ini.
"Mestinya pemerintah mengakomodasi izin impor bagi peritel yang memang sudah resmi," tandas Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah, Rabu (17/4).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
