Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Sofyan Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beban kota Jakarta yang menyadang status sebagai kota metropolitan, pusat bisnis dan ibukota pemerintah Indonesia akan semakin berat. Akibatnya permasalahan kemacetan terjadi di mana-mana sehingga menimbulkan banyak kerugian.
Untuk mengurai permasalahan tersebut, maka beban Jakarta tersebut harus dikurangi dengan mendistribusikan kegiatan bisnis atau kegiatan pemerintahan ke wilayah pinggiran baik di koridor Timur, Selatan maupun Barat Jakarta. Pasalnya, ada beberapa kota mandiri di masing-masing koridor yang dinilai siap menampung distribusi tersebut.
Hal tersebut merupakan hasil seminar bertajuk "Menatap Masa Depan Jakarta Sebagai Pusat Kegiatan Sosial dan Ekonomi Nasional" yang digelar
Perhimpunan Studi Pengembangan Wilayah HAP bersama dengan Urban and Regional Development Instritute (URDI).
Wakil Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Hari Gani mengatakan, pusat pemerintahan dan bisnis sebaiknya tetap di Jakarta. Tetapi untuk mengurai permasalahan menurutnya, sebagian dari kantor-kantor kementerian bisa dipindahkan ke pinggiran Jakarta. "Saat ini sudah banyak pengembangan kota baru dilakukan di Kawasan Jabodetabek. Sebagian dari pemerintahan bisa dipindahkan ke Maja dan Jonggol," kata Hari di Jakarta, Rabu (21/2).
Sementara kota baru di pinggiran Jakarta yang akan berkembang menurut Hari akan ada di Sukabumi. Hal ini sejalan dengan pembangunan infrastruktur jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi yang sedang berlangsung saat ini.
Direktur Eksekutif Perhimpunan Studi Pengembangan Wilayah HAP Syahrial Loetan mengatakan, pembangunan kota-kota mandiri di bagian lingkar luar Jakarta sebenarnya sudah banyak di lakukan semenjak dahulu sebagai upaya untuk membuat Jakarta tumbuh sebagai kota besar yang sehat.
Namun upaya tersebut tidak sepenuhnya berhasil karena berbagai kendala dan akibatnya tak terhindarkan tumbuhnya Urban-Sprawl (pengembangan tak terkendali sepanjang jalan raya). "Seiring dengan kebijakan otonomi daerah dan pembagian kewenangan pusat ke daerah, maka salah satu alternatif yang perlu digali adalah dengan memindahkan sebagian besar dari kantor kementerian dan lembaga pemerintah ke kota-kota mandiri di luar Jakarta yang berjarak sekitar 2-3 jam dari Jakarta," kata Syahrial.
Dengan pemindahan kantor tersebut ke luar Jakarta, lanjut Syarial, akan terjadi perpindahan sekitar 1 juta penduduk dengan pergerakan Ialu-lintas yang terkait. Dengan memindahkan sebagian besar kantor Kementerian ke kota Mandiri kelak akan meringankan beban kemacetan di Jakarta.
Menurut Syarial, Keputusan Presiden Nomor 1/Tahun 1997 yang meminta agar kantor kementerian dan lembaga di pindahkan ke Jonggol bisa jadi satu opsi yang perlu direview kembali karena keputusan tersebut memiliki banyak studi pendukung. "Namun saat ini tentu saja kondisi sudah banyak berubah, namun ide tersebut masih layak ditinjau ulang sabagai salah satu opsi mengurangi tingkat keparahan masalah di Jakarta," jelasnya.
Sementara Presiden Komisaris Group PT Bukit Jonggol Asri, Tranggono Ting mengatakan, kawasan Jonggol ini merupakan kawasan yang paling siap lahannya untuk menampung distribusi pemindahan kantor-kantor kementerian.
Menurutnya, kawasan kota mandiri yang ditetapkan dalam Keppres nomor I tahun 1997 tersebut, kawasan Jonggol ini akan dibangun sebuah kota mandiri dengan luasan 30.000 hektare (ha). Dimana peruntukkan 15.000 ha untuk kawasan terbuka hijau dan 15.000 ha untuk kawasan hunian. “Sampai saat ini dari 15.000 ha tersebut, kami sudah 60% lahan sudah dikuasai untuk dijadikan sebagai kota mandiri,” kata Tranggono.
Tranggono bilang, lahan 15.000 ha itu bisa dikembangkan pusat pemerintahan, komersial, hunian, hotel dan lainnya. Lahan yang ada di kawasan Jonggol ini 99% sudah dikuasai oleh Bukit Sentul City untuk dikembangkan sebagai kota mandiri. “Kami usulkan, lembaga lembaga non teknis dan yang bersifat tidak vital bisa dipindahkan ke kawasan Jonggol untuk mengurangi kepadatan Jakarta dan juga distribusi kota kota baru,” kata dia.
Tahap pertama pengembangan kawasan Jonggol, Bukit Jonggol Asri sudah bekerjasama dengan Perum Perumnas untuk membangun rumah subsidi sebanyak 5.000 unit. Dan selanjut, perusahaan akan membangun 2.000-3.000 unit lagi rumah tapak.
Tranggono memperkirakan, investasi awal untuk pembangunan kota mandiri Jonggol ini bisa mencapai Rp 10 triliun. Pengembangan tahap awal itu ditaksir bisa dilakukan dalam 10 tahun ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
