Reporter: Asnil Bambani Amri |
JAKARTA. Kebijakan yang diambil pemerintah di sektor perikanan sekarang tidak berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan.
"Kebijakan ternyata tidak disusul dengan implementasi yang dirasakan oleh di pengusaha sektor perikanan," kata Muchlison Zaini Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Ikan Indonesia (Gapindo).
Ia sependapat dengan Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara Shidiq Muslim yang menyatakan bahwa seharusnya, pemerintah menambah investasi untuk menggerakkan industri pengolahan ikan. Soalnya, bisa dikatakan penambahan investasi tahun ini nol persen.
Padahal, pertengahan bulan April lalu, KKP sudah mendapat lampu hijau dari Komisi IV DPR untuk mendapat tambahan anggaran belanja tahun ini sebesar Rp 90 miliar. Komisi IV DPR telah menyetujui usulan tambahan dana yang diajukan dalam Rancangan APBN Perubahan (APBN-P) 2010 tersebut. Dan, meski tambahan itu terbilang lumayan, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad masih mengusahakan untuk mendapatkan tambahan dana lebih besar lagi. Sebab, tadinya, KKP mengusulkan tambahan bujet sebanyak Rp 395 miliar.
KKP akan memakai anggaran tambahan tersebut untuk memperkuat program andalan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Minapolitan. Ini adalah program penciptaan sentra pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir, mulai dari sektor pembenihan, pengadaan prasarana, dukungan produksi, sampai dengan pemasaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
