Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Markus Sumartomjon
JAKARTA. Pasar garmen domestik selama tiga bulan pertama tahun ini bisa tumbuh subur. Pebisnis tekstil optimistis penjualan tekstil Januari - Maret 2013 bisa melejit dua digit dibanding periode serupa tahun lalu.
Suryadi Sasmita, Ketua Harian Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesori Indonesia (APGAI), memprediksi, pasar garmen di triwulan I 2013 bisa tumbuh 10%-15% menjadi US$ 3,1 miliar - US$ 3,3 miliar, dibanding periode serupa tahun lalu yang cuma US$ 2,8 miliar. "Ini imbas pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kita sehingga menaikkan kebutuhan tekstil," katanya akhir pekan lalu.
Menurut Suryadi, jumlah kelas menengah Indonesia menurut Bank Dunia sekitar 134 juta jiwa menjadi pendorong utama bisnis garmen dan tekstil domestik.
Namun, pasar yang besar ini juga membuat Suryadi khawatir. Karena ini juga menjadi peluang bagi produk garmen dan tekstil impor untuk masuk ke pasar nasional. Selain itu, tentu saja garmen dan tekstil yang masuk secara ilegal.
Meski tidak menyebut secara pasti, ia bilang jumlah produk impor garmen ilegal mencapai dua kali lipat dari impor garmen legal. Kondisi ini makin diperparah dengan kenaikan biaya produksi yang dialami industri garmen dan tekstil, utamanya soal kenaikan upah buruh dan melonjaknya biaya energi di tahun ini.
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memproyeksikan kenaikan biaya produksi industri tekstil tahun ini bisa mendongkrak kenaikan harga produk garmen sebesar 17%. Selain kenaikkan biaya di pos energi dan upah buruh, kenaikkan juga terjadi di pos bahan baku karena industri tekstil hulu ikut menaikkan harga jual mereka.
Menteri Perindustrian MS Hidayat sendiri mengakui jika beban kenaikan upah buruh secara rata-rata bisa mendongkrak beban produsen garmen dan tekstil sebesar 7,69% dibanding sebelum terjadi kenaikan.
Dengan karakteristik industri garmen yang masuk golongan padat karya, Hidayat bilang, kenaikkan upah ini menjadi isu sensitif. Tak heran industri garmen dan beberapa sektor lain, seperti alas kaki, menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk mendapatkan penangguhan kenaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2013. "Industri padat karya memang perlu perlakuan khusus," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
