/2026/07/27/1338726732.jpg "Infrastruktur Pengisian EV Belum Memadai, Peluang Investasi Masih Terbuka")
Reporter: Genta Disa | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Infrastruktur pengisian daya masih menjadi tantangan dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Di tengah pertumbuhan populasi kendaraan listrik, kebutuhan pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) masih cukup besar.
Berdasarkan data Kementerian ESDM per Agustus 2026 yang dikutip AISMOLI, Indonesia telah memiliki 5.438 SPKLU dan charging station serta 2.690 SPBKLU. Sementara itu, pemerintah melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2025 menargetkan pengembangan 9.633 SPKLU pada 2026 dan meningkat menjadi 62.918 unit pada 2030.
PR & Event Executive Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI), Riniwaty Sinaga mengatakan, pengembangan infrastruktur pengisian daya merupakan salah satu faktor penting dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik.
Baca Juga: Penjualan Mobil Listrik Diproyeksikan Tembus 175.000 Unit pada Tahun 2026
“Artinya, masih terdapat kebutuhan pengembangan infrastruktur yang cukup besar untuk mendukung pertumbuhan kendaraan listrik ke depan,” ujar Rini kepada Kontan, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, kebutuhan infrastruktur perlu disesuaikan dengan karakteristik penggunaan kendaraan listrik roda dua dan roda empat. Khusus sepeda motor listrik, pengguna dengan mobilitas harian dalam kota masih dapat mengandalkan pengisian daya di rumah atau kantor.
Sementara itu, pengguna dengan intensitas mobilitas tinggi seperti pengemudi ojek online, kurir, dan armada operasional membutuhkan fasilitas pengisian daya atau penukaran baterai yang cepat, mudah, dan terjangkau.
“Untuk pengguna mobilitas harian masih dalam range dalam kota, pengisian daya dapat dilakukan di rumah atau kantor, sementara pengguna dengan mobilitas tinggi seperti ojek online, kurir, dan armada operasional membutuhkan akses pengisian daya atau penukaran baterai yang cepat, mudah, dan terjangkau,” jelasnya.
Bagi pengguna yang kapasitas listrik rumahnya belum memadai, peningkatan daya listrik dapat menjadi salah satu solusi. Selain itu, pemerintah melalui PLN dapat mendorong pembangunan fasilitas pengisian daya komunal atau communal hub di lokasi-lokasi potensial.
Rini menambahkan, kecukupan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh jumlah stasiun yang tersedia. Persebaran lokasi, kompatibilitas teknologi, kemudahan akses, serta tingkat utilisasi juga menjadi faktor penting untuk memastikan fasilitas yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna.
“Namun, kecukupan infrastruktur tidak cukup diukur hanya dari jumlah stasiun yang dibangun, tetapi juga dari persebaran lokasi, kompatibilitas teknologi, kemudahan akses, serta tingkat utilisasinya,” ungkapnya.
Dari sisi bisnis, AISMOLI menilai investasi infrastruktur pengisian daya harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan populasi kendaraan listrik. Pembangunan fasilitas tanpa dukungan basis pengguna yang memadai berisiko menghasilkan tingkat utilisasi rendah sehingga memperpanjang periode pengembalian investasi operator.
“Jika infrastruktur dibangun tanpa basis pengguna yang memadai, tingkat utilisasinya berisiko menjadi rendah dan pengembalian investasinya membutuhkan jangka waktu yang panjang,” kata Rini.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat mengurangi daya tarik investasi dan menghambat ekspansi jaringan pengisian daya. Jika investor menilai bisnis ini memiliki risiko tinggi dan kurang menarik, operator akan kesulitan memperluas skala usahanya.
“Bila investor melihat bisnis ini tidak menarik dan berisiko tinggi, akan sulit melakukan scale-up, yang berisiko memperlambat pertumbuhan sepeda motor listrik,” lanjutnya.
Untuk itu, AISMOLI mendorong pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan pasar. Kolaborasi operator dengan produsen kendaraan listrik, perusahaan logistik, operator armada, pengelola kawasan, dan PLN juga diperlukan untuk memperluas basis pengguna sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas.
“AISMOLI mendorong pengembangan infrastruktur harus berbasis kebutuhan pasar, termasuk kolaborasi operator dengan produsen kendaraan, perusahaan logistik, operator armada, pengelola kawasan, dan PLN,” tutup Rini.
Baca Juga: Harga Tepung Tapioka Naik Hampir 100%, Margin Keuntungan UMKM Terancam
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
