Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) siap mengembangkan proyek jaringan gas (jargas) lebih luas lagi. BUMN ini pun tengah melakukan studi Pre Front End Engineering Design (Pre-FEED).
Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Dilo Seno Widagdo menyebut sejak dua bulan lalu, PGN sudah memulai studi Pre-FEED di 26 kota di Indonesia. "Hari ini kami sudah invertaris ada sekitar 26 kota untuk studi Pre-FEED. Sudah terdaftar hampir sekitar 1,2 juta (calon pelanggan)," kata dia pada Sabtu (16/2).
Dilo menyebut dari 1,2 juta calon pelanggan tersebut, PGN berharap bisa mulai membangun 400.000 sambungan rumah tangga (SR) tahun ini dan diproyeksi bisa mencapai 1 juta SR pada 2025. "Targetnya tahun ini sebenarnya inginnya 400.000-an dari 1,2 juta tadi, memang belum maksimal tapi 2020 sampai 2025 sekitar 1 jutaan," jelas Dilo.
Namun rencana PGN tersebut masih tergantung pada kesiapan dan perizinan dari pemerintah kota atau kabupaten yang akan disasar dari proyek jargas. Di sisi lain, PGN juga harus menyiapkan pendanaan untuk proyek jargas ini.
Pasalnya capital expenditure (capex) yang diperlukan cukup besar. Untuk membangun satu sambungan rumah tangga, dibutuhkan dana sebesar Rp 10 juta. Jika satu juta rumah tangga maka dibutuhkan dana sebesar Rp 10 triliun.
Kejar Target 4,7 Juta SR
Rencana PGN tersebut sejatinya juga merupakan upaya untuk mengejar target pembangunan jargas yang telah dicanangkan pemerintah. Pemerintah menargetkan proyek jargas bisa mencapai 4,7 juta SR pada 2025. Tetapi dana yang disiapkan pemerintah dari APBN hanya mampu membiayai proyek jargas sekitar 100.000 SR tiap tahunnya.
Makanya pemerintah berharap banyak terhadap BUMN untuk bisa membangun proyek jargas di luar pendanaan APBN. Pemerintah pun telah menerbitkan Peraturan Presiden No.6/2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil untuk membantu badan usaha membangun jargas.
Dilo menyebut, Perpres Jargas ini membuka peluang untuk badan usaha melakukan kerja sama dan mempermudah pembiayaan. Salah satunya dengan melakukan Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA).
Menurut Dilo dalam mencapai target 4,7 juta butuh kerja sama dengan badan usaha. Berdasarkan Perpres yang baru keluar, mengamatkan Holding Migas dan subholding gas untuk mengembangkannya.
"Konsep KPBU-nya yang kami usulkan nanti bisa dalam bentuk availibility payment, viability gap fund, itu sekarang studi-nya sedang kami lakukan, nanti kami juga akan akeselerasi dalam bentuk PINA, termasuk PGN sendiri juga akan mengajak mitra-mitra kerja akselerasi pembangunan jargas sehingga 20-25 bisa 4,7 juta sambungan,"jelas Dilo.
Sejak diluncurkan tahun 2009 yang lalu, program jargas diklaim pemerintah mampu menekan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebesar 4,5 - 4,7 juta ton per tahun. Hingga saat ini, telah terpasang sebanyak 325.773 SR yang terdistribusi di 16 provinsi di 40 kabupaten/kota.
Pada tahun 2018, Pemerintah membangun jargas sebanyak 89.906 SR di 18 lokasi yaitu Lhokseumawe (2.000 SR), Deli Serdang (5.560 SR), Medan (5.656 SR), Palembang (4.315 SR), Prabumulih (6.018 SR), Musi Rawas (5.182 SR), dan Serang (5.043 SR).
Lalu Cirebon (3.503 SR), Bogor (5.120 SR), Sidoarjo (7.093 SR), Pasuruan (6.314 SR), Probolinggo (5.088 SR), Bontang (5.005 SR), Penajam Paser Utara (4.260 SR), Balikpapan (5.000 SR), Tarakan (4.695 SR), Samarinda (4.500 SR) dan Pali (5.375 SR).
Untuk tahun 2019, direncanakan akan dibangun sebanyak 78.216 SR jargas di 18 lokasi yaitu Kabupaten Aceh Utara (5.000 SR), Kota Dumai (4.300 SR), Kota Jambi (2.000), Kota Palembang (6.000 SR), Kota Depok (6.230 SR), Kota Bekasi (6.720 SR), Kabupaten Karawang (2.681 SR), Kabupaten Purwakarta (3.765 SR).
Kemudian Kabupaten Cirebon, (6.520 SR), Kabupaten Lamongan (4.000 SR), Kota Mojokerto (4.000 SR), Kabupaten Mojokerto (4.000 SR), Kabupaten Pasuruan (4.000 SR), Kabupaten Probolinggo (4.000 SR), Kabupaten Banggai (4.000 SR), Kabupaten Wajo (2.000 SR) dan Kutai Kartanegara (5.000 SR).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
