Reporter: Gentur Putro Jati |
JAKARTA. Meskipun pernah menegaskan bahwa Pemerintah Pusat akan menanggung pengembangan tahap awal bus rapid transit (BRT) Transjakarta Jakarta-Bekasi, namun Direktur Jenderal Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso berharap ada pihak swasta yang berminat menanamkan modalnya.
“Kalau ada swasta mau berperan itu lebih bagus, tinggal dibicarakan dengan Pemdanya saja. Tapi nanti kalau sudah eksis, pemda atau swasta diharapkan bisa ikut mengembangkan rute itu,” katanya.
Suroyo memperkirakan untuk rute Jakarta-Bekasi, pemerintah akan menggunakan prinsip mix line atau lalu lintas campuran. Sehingga operasional bus Transjakarta menuju Bekasi tidak perlu membuat jalur khusus, namun bisa menggunakan jalan raya yang sudah ada.
Sebelumnya, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menyebut Kemenhub akan mengundang Kementerian Pekerjaan Umum untuk membahas ruas jalan nasional mana saja yang bisa digunakan untuk proyek BRT. Karena, instansi yang dipimpin Djoko Kirmanto tersebut pernah mengungkapkan keberatannya jika ruas jalan nasional digunakan untuk jalur BRT.
"Akan dilakukan harmonisasi apakah jalan nasional bisa digunakan untuk busway. Karena menurut kami, mix line bisa dilakukan di beberapa ruas jalan nasional. Seperti misalnya di Jogjakarta yang tidak memerlukan jalur khusus," jelasnya.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sudah membuat prediksi akan terjadi kemacetan total di lima kota besar di Indonesia pada 2015-2025 jika pemerintah tidak membuat kebijakan yang signifikan di sektor angkutan umum. Kelima kota tersebut adalah Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan Semarang.
Untuk Bandung, berdasarkan hasil studi yang dilakukan MTI saat ini kecepatan kendaraan di kota tersebut pada 2009 hanya 18,81 kilometer per jam. Pada 2020 mendatang jika tak ada perubahan sistem transportasi, kecepatannya akan turun menjadi 11,12 km per jam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
