Reporter: Dani Prasetya | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Kementerian Perdagangan menyetujui opsi barter penghilangan bea keluar (BK) untuk kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dengan impor beras apabila dinilai menguntungkan.
Namun, kementerian itu mengaku belum menerima usulan rencana barter itu. Apalagi, pembahasan impor itu merupakan ranah pembahasan bisnis antarperusahaan (business to business).
"Saya belum terima usulan soal barter BK CPO. Kalaupun dibicarakan dan menguntungkan kita, kenapa tidak," ungkap Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh, Jumat (4/11).
Indonesia memang menerapkan kebijakan disinsentif untuk ekspor kelapa sawit. Kebijakan itu dilansir melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No128 tahun 2011 diarahkan untuk menimbulkan triliunan rupiah investasi baru.
PMK itu mengatur tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar sebagai perubahan atas PMK No67/PMK.011/2010. PMK itu merupakan payung hukum pelaksanaan restrukturisasi bea keluar untuk kelapa sawit dan produk turunannya. Prinsipnya, tarif bea keluar produk hilir khususnya minyak goreng bakal diberlakukan lebih rendah ketimbang tarif yang diterapkan pada bahan bakunya yaitu kelapa sawit.
Selain itu, tarif bea keluar untuk minyak goreng curah dan kemasan (bermerek) ditetapkan pada tingkat yang cukup rendah. Lalu, produk hydrogenated, bungkil, dan PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) sebagai bahan baku industri mendapatkan pengenaan bea keluar.
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengutarakan, kebijakan itu digunakan untuk membendung ekspor kelapa sawit besar-besaran yang menyebabkan rendahnya utilisasi industri hilir.
Apalagi, dari total produksi kelapa sawit sebesar 23 juta ton, sekitar 13,5 juta ton langsung habis untuk kebutuhan ekspor. Sisanya untuk kepentingan industri hilir yang utilisasinya pun masih minim. Misalnya, minyak goreng 44% dan biodiesel 10%.
Sementara soal beras, India masih belum menyepakati harga yang ditawarkan Badan Urusan Logistik (Bulog). Kedua belah pihak masih membahas titik temu harga beras.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
