Reporter: Arif Wicaksono, Margareta Engge Kharismawati |
JAKARTA. Hubungan Indonesia dan negara tetangga Australia sedang tidak harmonis sejak munculnya fakta tentang penyadapan terhadap pejabat tinggi pemerintah Indonesia. Kerja sama perdagangan antar kedua negara juga terancam akan terganggu.
Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, mengatakan, peninjauan ulang kerja sama perdagangan antar Indonesia dengan Singapura masih menunggu arahan dari Presiden. "Masalah ini telah ditangani Menko Polhukam dan kami menunggu arahan selanjutnya," ujarnya melalui pesan singkat kepada Kontan, Selasa (19/11).
Menurut Bayu, kerja sama perdagangan antara Australia dan Indonesia lebih banyak yang berbentuk business to business sehingga tidak otomatis terpengaruh oleh masalah politik dan keamanan. Ia menilai, kerja sama perdagangan yang sudah terjalin untuk saat ini masih berjalan seperti biasa.
Namun, Bayu menambahkan, untuk hal-hal yang masuk ke dalam ranah kebijakan masih akan tetap menunggu arahan dari Presiden. "Terkait kebijakan tetap akan memperhatikan arahan pimpinan," katanya.
Terkait kebijakan menghentikan impor daging sapi dari Australia serta potensi mengubah sistem importasi sapi menjadi berbasis zona bukan negara, Bayu mengatakan, masih perlu menunggu perkembangan yang terjadi kedepannya. "Kami cermati perkembangan selanjutnya," ujarnya.
Sedangkan dari Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengakui ketidakharmonisan ini tidak akan mempengaruhi hubungan ekonomi bisnis yang telah terjalin di antara kedua belah pihak.
"Ini masalah politik. Ekonomi bisnis yah dipisah," ujar Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
Bambang menjelaskan hubungan bilateral dengan Australia di sisi perdagangan yang paling sensitif adalah soal impor sapi. Asal tahu, daging sapi impor asal Australia menjadi salah satu yang tertinggi.
Menurut Bambang, banyak negara yang bermusuhan namun bisnis tetap jalan di antara mereka. "Bukan berarti bisnisnya langsung mati kecuali memang embargo atau blokade," tandasnya. Karena itu, urusan politik yang memanas antara Indonesia dan Australia ini dari sisi ekonomi tidak perlu dikhawatirkan.
Sekadar informasi, telepon genggam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disadap intelijen Australia. Demikian pula beberapa telepon genggam pejabat negara lain.
Sebagai reaksi dari kemarahan pemerintah Indonesia atas aksi kriminal Negara Kanguru tersebut, Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa memanggil pulang Duta Besar Republik Indonesia dari Canberra, Australia. Pemanggilan Dubes RI tersebut sebagai tindakan tegas pemerintah Indonesia memperingati Australia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
