kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.482.000   11.000   0,75%
  • USD/IDR 15.490   -65,00   -0,42%
  • IDX 7.496   -47,74   -0,63%
  • KOMPAS100 1.161   -10,37   -0,89%
  • LQ45 930   -7,66   -0,82%
  • ISSI 225   -1,75   -0,77%
  • IDX30 479   -4,07   -0,84%
  • IDXHIDIV20 576   -4,59   -0,79%
  • IDX80 132   -1,10   -0,82%
  • IDXV30 142   -0,97   -0,68%
  • IDXQ30 160   -1,14   -0,70%

Kemenhub: Subsidi Tarif KRL Berbasis NIK Batal Diterapkan Tahun Depan


Rabu, 02 Oktober 2024 / 09:12 WIB
Kemenhub: Subsidi Tarif KRL Berbasis NIK Batal Diterapkan Tahun Depan
ILUSTRASI. skema tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan (NIK) batal diterapkan di tahun 2025.


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan skema tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan (NIK) batal diterapkan di tahun 2025. 

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menegaskan, sampai saat ini belum ada perubahan soal pengurangan anggaran subsidi KRL untuk tahun 2025. 

"Belum ada perubahan itu," jelas Risal dijumpai usai Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor Transportasi Selama 10 Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi di Kemenhub, Selasa (1/10) malam. 

Risal mengatakan, rencana kenaikan tiket KRL berbasis NIK masih dikaji. Walau begitu, ia memastikan sampai dengan tahun depan, kebijakan tersebut tak akan diterapkan. 

Baca Juga: Update Jadwal KRL Jabodetabek Terbaru Hari Rabu 2 Oktober 2024

"Masih dalam studi, masih dalam kajian untuk (subsidi KRL berbasis) NIK. Belum, belum (belum akan dilaksanakan di 2025)," ungkapnya. 

Sebagai informasi, rencana ini merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran.

Wacana penerapan KRL berbasis NIK tuai pro dan kontra di publik. Sebagian menganggap hal ini seharusnya tak perlu dilakukan karena KRL menjadi salah satu moda transportasi umum yang memang selayaknya harus lebih murah. 

Bahkan, Pengamat Transportasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono berpendapat, pemerintah seharusnya menggratiskan tarif angkutan umum bagi masyarakat, sebagai upaya untuk menggeser rutinitas dari penggunaan kendaraan pribadi. 

"Di negara maju malah angkutan umum gratis. Pemerintah enggak boleh pelit untuk subsidi angkutan umum, karena kebaikannya banyak," kata Sony Jumat (30/8). 

Menurut Sony, langkah pemerintah perihal memilah-milah subsidi itu dinilai tidak pantas. Sebab hal tersebut diyakini bakal berdampak pada peralihan penggunaan transportasi umum ke kendaraan pribadi. 

"Pengguna angkutan umum harus dimanja agar tidak berpindah ke kendaraan pribadi. Yang perlu dipersulit adalah penggunaan kendaraan pribadi seperti parkir mahal," jelasnya.

Selanjutnya: Promo Hari Batik Nasional di Excelso & HokBen Hari Ini 2 Oktober 2024, Ada Diskon 50%

Menarik Dibaca: Berbalik Menguat, Harga Emas Antam Melesat Rp 12.000 Hari Ini 2 Oktober

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Supply Chain Management on Procurement Economies of Scale (SCMPES)

[X]
×