Reporter: Dimas Andi | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memutuskan untuk melakukan integrasi seluruh BUMN Kepelabuhanan yaitu PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero) pada tahun 2021.
Integrasi ini bertujuan untuk mengembangkan konektivitas maritim, standardisasi pelayanan pelabuhan, serta akan berdampak pada peningkatan kinerja dan efisiensi bagi BUMN Pelabuhan.
Dalam Rapat Kerja antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR RI yang digelar secara daring pada Selasa dan Rabu, 29 – 30 Juni 2021, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, integrasi Pelindo menjadi suatu keharusan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara maritim yang luas harus memiliki perencanaan alur pelayaran dan barang yang lebih integratif.
Baca Juga: Proses Legal Merger Pelindo Kelar September, Pola Bisnis Akan Berubah
“Selama ini dengan situasi di mana Pelindo terdiri dari empat perusahaan di wilayah operasi regional yang berbeda, kami kesulitan merencanakan alur dan investasi yang bisa mendukung efisiensi biaya logistik nasional. Kondisi empat Pelindo saat ini juga menyebabkan layanan operasional pelabuhan belum terstandar," ujar Kartika dalam siaran pers di situs Kementerian BUMN, Rabu (30/6).
Ketua Organizing Committee (OC) Integrasi Pelindo sekaligus Direktur Utama PT Pelindo II Arif Suhartono menjelaskan, melalui integrasi, Pelindo akan memiliki kontrol dan kendali strategis yang lebih baik.
Pengembangan perencanaan akan menjadi lebih holistik untuk jaringan pelabuhan yang akhirnya dapat menurunkan biaya logistik. Dengan integrasi ini, ke depannya pelabuhan di Indonesia akan berada pada urutan delapan dunia.
Supaya eksekusi dan pengembangan BUMN Pelabuhan dapat lebih fokus sesuai dengan lini bisnisnya, Pelindo Terintegrasi akan dikelompokan ke dalam klaster-klaster bisnis. “Empat klaster yang akan dibentuk setelah penggabungan BUMN Pelabuhan, yaitu peti kemas, non peti kemas, logistik dan hinterland development, serta marine, equipment, dan port services," ungkap Arif.
Baca Juga: Alami kelangkaan DOC, peternak unggas mandiri mengadu ke Ombudsman
