Reporter: Aulia Fitri Herdiana | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno memastikan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas terus mendorong perbaikan kinerja keuangan serta keberlangsungan PT Pertamina (Persero) di masa mendatang.
Hal ini disampaikan Rini saat menerima Federasi Serikat Pekerja Pertamina (FSPP) di Kantor Kementerian BUMN, pada Jumat (20/7).
Ia mengatakan rencana aksi korporasi yang diusulkan kepada pemerintah selaku pemegang saham merupakan bagian dari rencana bisnis guna meningkatkan kinerja portofolio bisnis Pertamina ke depan.
"Dalam surat yang disampaikan ke Pertamina, tidak ada kalimat “penjualan aset” ataupun “persetujuan penjualan aset” namun sebaliknya Pertamina diminta mempertahankan aset-aset strategis di hulu dengan menjadi pemegang kendali," jelasnya seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian BUMN yang diterima Kontan.co.id, Jumat (20/7).
Selain itu, Rini juga meminta agar Pertamina melakukan kajian mendalam dan komprehensif bersama dengan Dewan Komisaris untuk mengusulkan opsi-opsi terbaik yang nantinya akan diajukan melalui mekanisme RUPS sesuai ketentuan yang berlaku.
"Tanggung jawab saya ialah bagaimana Pertamina terus sehat 100 tahun ke depan dan terus mengawal tugasnya sebagai BUMN yang menjalankan fungisnya sebagai agen pembangunan dan bisa terus sehat dan tumbuh. Pemerintah juga terus mengawal agar Pertamina betul-betul bisa dikelola secara profesional, transparan, dan sustainable untuk anak cucu cicit kita. Saya juga tekankan bahwa kontrol utama tetap di Pertamina,” ucap Rini.
Menurut Rini, rencana aksi korporasi Pertamina yang disulkan kepada pemerintah tersebut memberi peluang bagi Pertamina untuk mengundang strategic partner yang memiliki keunggulan dalam teknologi dan bisnis di bidang energi.
"Dengan menggandeng mitra bisnis yang tepat, Pertamina juga bisa mendapatkan nilai tambah, baik dari segi teknologi, perluasan pasar dan networking bisnis. Pertamina yang saat ini sudah menjadi induk BUMN migas adalah 100% milik negara sehingga harus didukung bersama agar mampu menjadi agent of development yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, bangsa dan negara," jelas Rini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
