Reporter: Ika Puspitasari | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana melakukan lelang lahan tambang bekas PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), anak usaha PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk pada tahun ini.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan saat ini pihaknya masih mendiskusikan lebih lanjut mengenai lahan eks AKT ini. “Masih mendiskusikan, apakah akan jadi WPN (wilayah pencadangan negara) atau akan ditetapkan jadi WIUP (wilayah izin usaha pertambangan), sedang dilihat lagi,” katanya, Selasa (29/1).
Sekarang ini wilayah tambang AKT tak memiliki pengelola usai kontraknya diputus lantaran menyalahi aturan. Sebagai informasi pada 19 Oktober 2017 silam, Asmin Koalindo memang telah dicabut izin operasinya di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.
Pencabutan izin ini lantaran pada 2016 yang lalu, Asmin Koalindo dijadikan sebagai jaminan atas utang oleh induk usaha PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk dari Standard Chartered Bank (SCB) Singapura tanpa mendapatkan persetujuan dari pemerintah.
Sehingga, tambang milik AKT di Tambang Tuhup, Kalimantan tengah seluas 21.630 hektare akan berubah dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) menjadi WIUP. “Kalaupun jadi dilelang, jadwal pastinya belum ada karena harus menghitung kompensasi data dan informasi (KDI),” imbuhnya.
Namun, ia berharap evaluasi bakal segera rampung. Agung juga memastikan lelang bekas lahan AKT ini akan dilakukan pada tahun ini. Nantinya, sambung Agung, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah akan mendapat prioritas apabila ingin menggarap tambang tersebut.
Dalam catatan Kontan.co.id sebelumnya, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tertarik untuk mengikuti lelang dan mengelola tambang bekas AKT ini. Direktur Utama PTBA Arviyan Arifin mengatakan apabila mendapatkan prioritas, PTBA akan mengambil eks tambang AKT, namun demikian, pihaknya masih akan tetap melakukan kajian.
“Kalau menurut kajian kita (eks tambang AKT) itu masih layak, pasti kita minat apalagi menurut Undang-Undang priotitas kalau di lelang pasti buat BUMN,” kata Arviyan dalam berita Kontan.co.id sebelumnya.
Sementara itu, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) nampaknya tak terlalu agresif untuk menambah lahan tambang pada tahun ini. “Belum ada rencana, prioritas utama BUMI adalah mempercepat pembayaran utangnya yang telah direstrukturisasi,” kata Direktur BUMI, Dileep Srivastava. Pun PT Adaro Energy Tbk, saat ini mereka belum berencana untuk menambah lahan tambang baru ataupun rencana akuisisi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
