Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proyek smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI) tampaknya harus benar-benar selesai tepat waktu. Hal ini seiring sikap pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang belum mengabulkan permohonan izin penundaan penyelesaian proyek tersebut.
"Tidak ada tanggapan, masih harus selesai di Desember 2023," ujar Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak kepada Kontan, Kamis (30/7).
Sebelumnya, PTFI sudah mengajukan izin penundaan penyelesaian proyek smelter tembaga di Gresik kepada pemerintah selama satu tahun dari target awal di kuartal IV-2023. Jika dikabulkan, maka smelter ini baru akan beroperasi di akhir tahun 2024 nanti.
Baca Juga: Masih menunggu izin penundaan, begini perkembangan proyek smelter Freeport Indonesia
Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia Riza Pratama menyebut, pihaknya masih menunggu jawaban pemerintah atas pengajuan izin penundaan penyelesaian proyek smelter tersebut. Penundaan dirasa perlu dilakukan lantaran proyek ini terdampak pandemi Covid-19.
Dia menjelaskan, berdasarkan evaluasi per Januari 2020, proyek smelter tembaga PTFI sudah berjalan hingga 4,88% atau lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan perusahaan ini sebesar 4,09%. Adapun tahapan yang sudah diselesaikan PTFI sejauh ini antara lain proses pematangan lahan atau ground improvement serta perencanaan pra-proyek atau Front End Engineering Design (FEED).
Rencananya, peletakan batu pertama atau ground breaking untuk konstruksi fisik smelter hendak dilakukan pada bulan Agustus atau awal September tahun ini. “Namun, sehubungan adanya pandemi Covid-19, proyek pembangunan smelter akan mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya,” ungkap Riza, Kamis (30/7).
Baca Juga: Ini realisasi kinerja Operasional dan perkembangan proyek Freeport di semester I
Wabah Corona memang menghambat kelangsungan proyek smelter PTFI dari segi ketersediaan kontraktor serta pembatasan pasokan material dan tenaga kerja. Misalnya, kontraktor rekayasa dan pengadaan logistik utama smelter PTFI, yakni Chiyoda yang berbasis di Jepang, dan pekerja asing lainnya yang terlibat dalam proyek tersebut belum padat masuk ke Indonesia untuk saat ini.
Selain itu, penyesuaian daftar kerja demi melindungi kesehatan dan keselamatan para pekerja turut mempengaruhi ketepatan waktu proses fabrikasi alat dan proses pengerjaan proyek smelter PTFI. “Freeport Indonesia perlu menyusun ulang berbagai rancangan kerjanya,” tandas Riza.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
