Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda penawaran pengelolaan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) pada tahun ini. Padahal, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) pada awal tahun ini berencana menawarkan lima WKP.
Direktur Panas Bumi Ida Nuryatin Finahari menjelaskan, penundaan penawaran atau lelang WKP tersebut bukan semata-mata karena proses persiapan terhambat pandemi corona (covid-19).
Baca Juga: ESDM bakal evaluasi kebijakan keringanan tarif listrik yang berlaku saat ini
Menurut Ida, penundaan lelang WKP lantaran pemerintah masih fokus melakukan pembenahan dan penambahan data, serta memperbaiki regulasi, khususnya mengenai tata kelola dan skema harga listrik untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP).
Nantinya, perbaikan data serta regulasi itu lah yang menjadi dasar penawaran WKP. "Saat ini kami sedang menyusun peraturan terkait tarif EBT termasuk PLTP, dimana salah satu dasar untuk penawaran WKP adalah tarif tersebut. Kalau peraturan terkait tarif belum selesai, ya kami belum bisa melakukan penawaran," kata Ida saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (4/5).
Sayangnya, Ida tidak membeberkan detail dan progres penyusunan regulasi yang dimaksud, serta kapan aturan itu akan diterbitkan. Yang jelas, penawaran lima WKP bakal mundur dari rencana semula yang akan dilakukan pada Kuartal II tahun ini.
Dengan mempertimbangkan penerbitan regulasi, penyempurnaan data, serta persiapan lelang, Ida memperkirakan proses penawaran lima WKP itu baru bisa terlaksana pada tahun depan. "Tapi kita tetap upayakan dulu bisa dilakukan tahun ini," sebutnya.
Baca Juga: Menteri ESDM sebut harga BBM di Indonesia murah di Asean, berikut perbandingannya
Ida memang belum membeberkan secara rinci lokasi dan potensi kelima WKP yang rencana awalnya akan ditawarkan pada tahun ini. Yang jelas, penawaran WKP bisa dilakukan dengan dua mekanisme. Yakni melalui lelang terbuka kepada badan usaha atau penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Lebih lanjut, Ida menyatakan bahwa meski lelang WKP ditunda, namun pihaknya tetap melanjutkan penawaran WKP melalui mekanisme penugasan kepada BUMN. Yakni WKP Kotamubago kepada PT Pertamina (Persero) sebagai kelanjutan dari proses penawaran tahun lalu.
Sebagai informasi, pada penawaran tahun lalu, ada tiga WKP yang ditugaskan kepada BUMN, yakni PT Pertamina (Persero). Ketiga WKP penugasan itu adalah WKP Kotamobagu di Sulawesi Utara, WKP Telaga Ranu di Maluku Utara, dan WKP Guci di Jawa Tengah.
Baca Juga: Sejumlah area operasi tambang memiliki kasus positif corona, begini tanggapan ESDM
Sementara untuk mekanisme lelang, Ida mengakui bahwa pada tahun lalu masih sepi peminat. Dari ketiga WKP yang ditawarkan untuk dilelang, tidak ada badan usaha yang tertarik untuk memasukkan dokumen penawaran. Ketiga WKP itu adalah, WKP Lainea di Sulawesi Tengah, WKP Gulunggung di Jawa Barat, dan WKP Gunung Wilis di Jawa Timur.
"Nanti akan ditawarkan lagi setelah dilakukan penambahan data dan informasi oleh Badan Geologi," tandas Ida.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
