Sumber: Antara | Editor: Dupla Kartini
DENPASAR. Kementerian Perhubungan menawarkan sejumlah proyek infrastruktur transportasi kepada Pemerintah Australia. Ini merupakan peningkatan kerja sama antarkedua negara melalui paket asistensi keselamatan transportasi yang sudah dijalin selama 10 tahun.
"Nota kesepahaman akan kita perbarui tidak hanya laut dan udara, tetapi infrastruktur sebagai prioritas," kata Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo dalam konferensi pers Forum Sektor Transportasi Indonesia-Australia di Denpasar, Bali, Kamis (6/4).
Sugihardjo menjelaskan, pihaknya menawarkan investasi di bidang infrastruktur Indonesia, baik pelabuhan, bandara dan kereta api melalui skema kerja sama pemerintah swasta (KPS). "Kita mendorong proyek-proyek yang sudah maju untuk diserahkan kepada BUMN atau swasta nasional, serta asing untuk berinvestasi serta menjadi operator di bidang transportasi," tuturnya.
Ia mengatakan, selama ini kerja sama antarakedua negara difokuskan untuk keselamatan transportasi, terutama untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). "Jadi, kita perkuat bukan hanya soal safety and security, tetapi juga di sektor kereta, kaitan program KPS, nanti koordinasi dengan Asian Development Bank untuk menyiapkan proposal poyek yang feasible secara bisnis, tapi dari sudur pandang investor proyek ini juga menarik," papar Sugihardjo.
Untuk itu, lanjut dia, dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Australia telah menyepakati enam hal penting untuk ditindaklanjuti.
Enam butir perjanjian tersebut, di antaranya pengesahan nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia pada sektor kerja sama transportasi yang akan diteken antarmenteri kedua negara pada Oktober atau November mendatang.
Kemudian, menawarkan potensi investasi di bidang infrastruktur transportasi Indonesia, seperti pelabuhan, bandara, kereta api melalui skema KPS, pengembangan kapasitas SDM sebagai kelanjutan dari program sebelumnya untuk keselamatan dan keamanan transportasi.
Selanjutnya, peningkatan konektivitas transportasi untuk mendukung program Nawacita Presiden yang memprioritaskan pembangunan dari pinggiran atau perbatasan antarnegara, mendorong peran aktif BUMN dan swasta dalam melaksanakan kerja sama transportasi kedua negara, serta meningkatkan perekonomian, perdagangan dan pariwisata kedua negara sebagai tujuan akhir dari kerja sama tersebut.
"Selama ini banyak manfaat yang diperoleh dari kerja sama ini, contohnya kita meraih kategori 1 standar keselamatan Federal Administration Aviation (FAA) karena pembangunan kapasitas SDM-nya telah dibantu melalui pelatihan," ucapnya.
Wakil Sekretaris Departemen Infrastruktur dan Pengembangan Daerah Australia Shane Carmody mengatakan, pihaknya akan memperluas kerja sama pembangunan kapasitas SDM yang sudah 10 tahun dijalin. "Kita telah melakukan banyak hal bersama untuk kepentingan bersama dalam pengembangan kapasitas SDM untuk peningkatan keselamatan dan keamanan," katanya.
Sejak 2007, Pemerintah Australia telah menyalurkan investasi di 100 proyek bidang keselamatan transportasi, baik darat, laut, udara, pencarian dan pertolongan (SAR) serta investasi kecelakaan sebesar Rp 482 miliar untuk pelatihan SDM perhubungan.
"Kami juga akan meningkatkan kerja sama dengan mengembangkan bandara-bandara regional kami, hanya saja untuk kereta dikelola oleh pemerintah masing-masing negara bagian, jadi agak rumit, tapi kami berkomitmen akan upayakan," imbuhnya.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Agus Santoso mengatakan, terdapat sejumlah bandara yang potensial untuk dikerjasamakan, di antaranya Bandara Komodo, Bandara Internasional Lombok, serta Bandara Bali Utara untuk menggenjot pariwisata.
(Juwita Trisna Rahayu)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
