Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI) telah mencermati pertemuan para pemimpin redaksi yang tergabung dalam Forum Pemred di Bali. Sebagian besar pemimpin redaksi media dari Jakarta hadir dalam pertemuan tersebut dan tercatat masuk dalam barisan pendiri dan pengurus inti Forum Pemred.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Presiden, para pemilik media, direksi Badan Usaha Milik Negara, dan pengusaha swasta kelas kakap asal Jakarta seperti Tommy Winata itu, Forum Pemred telah melahirkan deklarasi yang menjadi kesepakatan bersama para Pemred di Indonesia.
Setelah mempelajari dan melihat isi deklarasi tersebut, AJI Jakarta dan FSPMI menyatakan kecewaan mendalam dengan poin-poin deklarasi tersebut. Pertama, Forum Pemred tidak memuat komitmen untuk menaati kode etik jurnalistik.
Padahal kita semua tahu, media massa harus memiliki komitmen kuat dan ketaatan yang tinggi pada kode etik jurnalistik agar media massa meraih kepercayaan publik dan menjadi pilar demokrasi. “Ini menjadi pertanyaan besar, apakah Forum Pemred selama ini memang tidak memikirkan kode etik jurnalistik?,” kata Umar Idris, Ketua AJI Jakarta dalam siaran persnya yang diterima KONTAN, Minggu (16/6).
Kedua, AJI Jakarta dan FSPMI kecewa karena isi deklarasi Forum Pemred tidak memuat komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan jurnalis. Termasuk kesejahteraan para kontributor dan koresponden media di berbagai daerah yang bekerja untuk media yang berkantor pusat di Jakarta. Seharusnya, masalah kesejahteraan jurnalis perlu menjadi perhatian Forum Pemred karena upah jurnalis saat ini rata-rata di bawah standar upah layak dan di bawah rata-rata upah industri lain.
Upah layak 2013 bagi jurnalis dengan pengalaman jurnalistik satu tahun yang disusun oleh AJI Jakarta sebesar Rp 5,4 juta. Namun kenyataan, dalam survey upah Mei 2013 lalu, rata-rata upah jurnalis dengan pengalaman satu tahun di kisaran Rp 3 juta hingga Rp 4 juta per bulan. Bahkan beberapa media didapati masih mengupah reporternya di bawah UMP DKI Jakarta 2013 sebesar Rp 2,2 juta per bulan.
Rendahnya upah jurnalis juga dapat dilihat dari pengeluaran perusahaan media untuk gaji para pekerjanya, termasuk para jurnalisnya. Saat ini rasio pendapatan perusahaan (sales) dengan pengeluaran untuk gaji di perusahaan media masih sangat rendah. Jika pun besar, terdapat jurang yang menganga antara upah reporter dengan struktur menengah-atasnya.
Di Grup Jawa Pos, rasio sales terhadap gaji jurnalisnya hanya 8% per tahun (berdasarkan keterangan petinggi media di Grup Jawa Pos di situs www.thedahlaniskanway.wordpress.com). Di Tempo Media Grup (PT Tempo Inti Media Tbk) rasionya 12,39% selama 2012. Di media televisi, rasionya tidak lebih baik: Media Nusantara Citra hanya 10,06% selama 2012, SCTV sebesar 10,89% dan Indosiar Karya Media (2011) 14,7%. Bandingkan dengan media di Malaysia (Star Publication) yang mencapai 18,3%. Kondisi ini jauh di bawah Singapura (Singapore Press Holding) 29,3% dan Australia (Fairfax Media) 37,12%.
Kode etik jurnalistik dan peningkatan kesejahteraan kini menjadi isu sentral bagi media massa. Ketaatan pada kode etik jurnalistik akan membimbing media selalu menghindari konflik kepentingan dan selalu menjaga integritas dan kredibilitas media dan para jurnalisnya. “Perbaikan kesejahteraan jurnalis akan memperbaiki kualitas SDM di industri media yang akan berdampak pada perbaikan kualitas konten media,” kata Abdul Manan, Ketua FSPMI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
