Kewenangan pemurnian mineral bakal dialihkan ke Kemenperin, ini respons ESDM

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Noverius Laoli

Menurut Bisman, pengolahan dan pemurnian mineral masih termasuk dalam fase tengah atau intermediate, yang belum masuk dalam produk akhir. "Oleh karena itu semestinya masih masuk dalam rezim pertambangan sehingga menjadi domain (Kementerian) ESDM," kata Bisman saat dihubungi Kontan.co.id, kemarin.

Bisman menilai, pemisahan antara pengolahan dan pemurnian akan memperpanjang rantai bisnis pertambangan. Sehingga, pengusahaan pertambangan menjadi tidak efisien. "Akhirnya pertambangan seolah-olah hanya kegiatan usaha mengambil mineral dari perut bumi, hanya seperti "tukang gali"," ungkapnya.

Baca Juga: Restrukturisasi Utang dan Kepastian Hukum

Alhasil, Bisman menyarankan supaya rencana itu kembali dipertimbangkan lantaran dinilai belum urgent. Ia pun meminta, Kemenperin untuk lebih fokus mengembangkan indutsri dalam bentuk produk jadi.

"Lebih baik jadi satu di (Kementerian) ESDM menjadi bagian rezim pertambangan. (Kementerian) Perindustrian lebih fokus pada industri dlm bentuk jadi," kata Bisman.

Sementara itu, Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss) Budi Santoso berpendapat, hilirisasi sebaiknya menjadi domain dari Kemenperin. Sementara Kementerian ESDM lebih fokus mengurus eksplorasi dan tambang.

Baca Juga: Optimisme konsumen naik di November 2019, Kadin: jangan terlalu jauh mengartikan

Kendati begitu, Budi menekankan bahwa idealnya tetap ada pilihan antar IUI atau IUP OPK. Selain itu, kemudahan dan kelayakan investasi harus menjadi parameter yang diperhatikan. "Jadi ego sektoral harus diilupakan, added value jangan dilihat dari PNBP sektoral tapi manfaat secara nasional," kata Budi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News