KJG Dorong Pemanfaatan Pipa Eksisting untuk Salurkan Gas Lapangan Lengo

Reporter: Alya Fathinah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - YOGYAKARTA. PT Pertamina (Persero) bersama anak usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), PT Kalimantan Jawa Gas (KJG) mendorong percepatan monetisasi Lapangan Gas Lengo di Blok Bulu yang menyimpan potensi pasokan 50 juta hingga 70 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). 

Pasokan tersebut dinilai krusial untuk menambal kekosongan suplai gas bumi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) seiring berakhirnya kontrak Lapangan Kepodang pada tahun ini.   

Direktur KJG, R. Mohamad Edwin mengungkapkan, menyambungkan pasokan dari Lapangan Lengo yang berpotensi sekitar 70 MMSCFD ke pipa transmisi lepas pantai (offshore) KJG sepanjang 200 kilometer (km) merupakan opsi paling efisien. Pasalnya, jarak antara Lapangan Lengo dan jaringan pipa KJG hanya berkisar 20 km hingga 25 km.   

Skema koneksi tersebut jauh lebih ekonomis dibandingkan rencana awal pengembang lapangan yang hendak membangun pipa baru menuju Tuban atau Gresik, Jawa Timur. Selain memangkas biaya investasi dan mempercepat waktu konstruksi, pemanfaatan pipa KJG juga mencegah tumpang tindih infrastruktur energi.

Baca Juga: Produksi Sawit Indonesia Ditargetkan Tembus 60 Juta Ton pada 2026

"Daripada membangun pipa baru, lebih baik mengoptimalkan aset pipa yang sudah ada agar tidak terjadi duplikasi infrastruktur," ujar Edwin kepada Kontan pada Kamis (12/11). 

Senada, SVP Business Sustainability PT Pertamina (Persero) Wenny Ipmawan menegaskan bahwa rencana pembangunan jaringan pipa transmisi baru dari Semarang menuju Solo dan Yogyakarta harus diimbangi kepastian pasokan gas dari sektor hulu. 

Menurutnya, Lapangan Lengo (Lengowang) yang telah mengantongi persetujuan rencana pengembangan (plan of development/POD) sangat potensial untuk segera diakselerasi produksinya.

"Infrastrukturnya ada, kalau tidak ada suplainya tidak ada yang mengalir juga ke konsumen. Jika lapangan ini mengalir, tentu akan mengembangkan bisnis di Jawa Tengah dan Jogja, baik jargas maupun industri," kata Weni.

Urgensi pasokan pengganti tersebut tidak lepas dari menyusutnya produksi Lapangan Kepodang yang selama ini menjadi sumber utama pipa Kalimantan–Jawa (Kalija) milik KJG. 

Peneliti Universitas Prasetiya Mulya Puspo Kuncoro mencatat, penurunan pasokan alami Kepodang dari 100 MMSCFD menjadi sekitar 8 MMSCFD membuat tingkat utilisasi pipa Kalija anjlok hingga hanya 7% dari kapasitas desain. Kondisi ini menimbulkan beban biaya tetap (fixed cost) yang tinggi.

Head of Economic and ESG Strategic BPH Migas Idham Baridwan menambahkan, kontrak Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Lapangan Kepodang yang dikelola Saka Energi akan berakhir pada akhir tahun ini, sementara hak khusus pengangkutan pada ruas pipa transmisi di utara Jawa berkapasitas 50 MMSCFD habis pada September. 

BPH Migas pun mendukung penuh optimalisasi pipa eksisting KJG guna menghindari duplikasi infrastruktur serta meminta adanya harmonisasi cepat antara hulu dan hilir. 

Dari sisi operasional, Edwin menjelaskan bahwa volume gas yang mengalir di pipa KJG saat ini tinggal 7 hingga 8 MMSCFD atau setara kebutuhan sekitar 15 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Meski Saka Energi meyakini masih terdapat sisa cadangan di Kepodang sekitar 2,8 miliar kaki kubik (BCF) atau setara 5 hingga 6 MMSCFD, kelanjutan penyalurannya masih bergantung pada keputusan penugasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).   

"Sumber gas yang diangkut melalui pipa KJG ini memang akan habis pada 2026. Kami berharap sisa cadangan tersebut tetap bisa dimonetisasi sembari menunggu masuknya pasokan baru dari Lapangan Lengo, sehingga keandalan energi di Jawa Tengah tetap terjaga," tutur Edwin.   

Kepastian aliran gas dari pipa KJG sangat dinantikan sektor hilir. Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Yohanes Pambudi Hadi memaparkan bahwa 73% hingga 77% serapan gas bumi di Jawa Tengah saat ini terserap untuk pembangkit listrik, seperti PLTGU Tambak Lorok di Semarang, sedangkan sisanya untuk industri, komersial, dan transportasi. Sementara itu, Dinas PUP ESDM DIY Leo Yuda mencatat wilayahnya tidak memiliki sumber energi fosil mandiri sehingga 100% pasokan gas bergantung pada suplai dari luar daerah.

Edwin mengingatkan, apabila pipa KJG berhenti beroperasi akibat kekosongan pasokan, pembangkit listrik seperti Indonesia Power maupun industri di Jawa Tengah akan kehilangan akses gas yang ekonomis dan terpaksa beralih ke bahan bakar minyak (BBM) atau liquefied petroleum gas (LPG) impor yang biayanya jauh lebih mahal.

Baca Juga: Konsumen Beralih ke BBM Subsidi, Penjualan Nonsubsidi Pertamina Tertekan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News