/2026/11/12/1020261531.jpg "Hadapi Penerapan EUDR, Gapki Dorong ISPO Jadi Standar Sawit Global")
Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - BALI. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendorong penguatan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) agar tidak hanya menjadi sertifikasi nasional, tetapi juga mampu menjadi standar keberlanjutan yang diakui secara global.
Ketua Umum Gapki, Eddy Martono mengatakan, penguatan ISPO penting untuk meningkatkan daya saing industri sawit Indonesia di pasar internasional, terutama di tengah penerapan berbagai regulasi keberlanjutan oleh negara tujuan ekspor.
“Dari dalam negeri, kita harus menjadikan Indonesian Sustainable Palm Oil bukan sekadar sertifikat atau tanda pengakuan, melainkan standar unggul yang diakui secara global,” kata Eddy saat memberikan sambutan pembukaan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali, Kamis (12/11/2026).
Menurut Eddy, salah satu tantangan yang perlu diantisipasi industri sawit nasional adalah penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) oleh Uni Eropa. Regulasi tersebut menuntut pemenuhan aspek keberlanjutan dan ketertelusuran produk yang masuk ke pasar Uni Eropa.
Baca Juga: Hadapi EUDR, GAPKI Soroti Segregasi TBS Petani Sawit
“EUDR menjadi tantangan bagi sistem yang kita miliki. Kita harus menjawab fakta dengan fakta serta standar dengan standar yang lebih baik,” ujarnya.
Eddy menilai penguatan ISPO juga berkaitan dengan upaya Indonesia mempertahankan kedaulatan dalam menentukan standar pengelolaan perkebunan sawit nasional. Karena itu, peningkatan kualitas sertifikasi nasional perlu berjalan beriringan dengan diplomasi perdagangan.
“Upaya ini merupakan bagian dari kedaulatan dan kebanggaan nasional. Dari sisi eksternal, kita harus terus menyampaikan kepentingan Indonesia melalui diplomasi, memperjuangkan kepentingan petani kecil, dan memperkuat pengakuan terhadap sistem nasional,” kata Eddy.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penguatan ISPO sebagai instrumen nasional untuk memastikan produksi sawit memenuhi standar keberlanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah mengembangkan sistem informasi ISPO untuk mengintegrasikan data sertifikasi perkebunan dengan informasi rantai pasok industri sawit.
Baca Juga: GAPKI Dorong Produktivitas dan Hilirisasi Demi Genjot Daya Saing Industri Sawit
“Indonesia terus memperkuat ISPO sebagai instrumen nasional kita untuk memastikan bahwa produksi kelapa sawit mematuhi persyaratan keberlanjutan,” kata Airlangga dalam kesempatan yang sama melalui sambungan video.
Menurut Airlangga, integrasi tersebut diharapkan memperkuat ketertelusuran produk sawit sekaligus memberikan kepastian mengenai pemenuhan standar keberlanjutan. Sistem tersebut juga dinilai dapat menjadi fondasi bagi pengembangan industri hilir sawit.
Salah satu pengembangan hilir sawit dilakukan melalui implementasi mandatori biodiesel B50 sejak Juli 2026. Pemerintah memperkirakan kebutuhan biodiesel meningkat dari 15,6 juta kiloliter (kl) pada program B40 menjadi sekitar 19,7 juta kl setelah penerapan B50.
Selain biodiesel, pemerintah juga menjajaki pengembangan bahan bakar aviasi berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF).
Airlangga mencatat produksi kelapa sawit nasional meningkat dari 52,76 juta ton menjadi 56,55 juta ton pada 2025. Produksi sawit nasional diproyeksikan mencapai sekitar 60 juta ton pada 2026.
Pada tahun ini, konsumsi domestik diperkirakan sekitar 27,5 juta ton, sedangkan ekspor diproyeksikan mencapai sekitar 35 juta ton.
Penguatan standar keberlanjutan tersebut juga menjadi penting di tengah peluang peningkatan akses pasar Indonesia melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Baca Juga: Gapki: Pelemahan Rupiah Tak Otomatis Untungkan Eksportir Sawit
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
