Reporter: Handoyo | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Guna mendukung program industrialisasi perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan satu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) baru yakni WPP 718, yang meliputi wilayah perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor Bagian Timur.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Gellwyn Jusuf mengatakan, peluncuran Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) WPP 718 tersebut sebagai komitmen nyata pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perikanan, untuk merevitalisasi pengelolaan perikanan tangkap di laut Arafura dan sekitarnya.
"Apalagi laut Arafura dan sekitarnya sebagai salah satu kawasan perikanan tersubur di dunia," kata Gellwyn dalam siaran pernya, Jumat (23/5).
Dengan implementasi RPP ini diharapkan devisa negara dapat ditingkatkan serta industri perikanan lokal di Provinsi Maluku, Papua dan Papua Barat akan tumbuh dan berkembang. Efek selanjutnya, lapangan kerja bagi masyarakat lokal tercipta luas.
Diperkirakan, minimal untuk 15.000 tenaga kerja bisa terlibat didalamnya serta tersedia data pengelolaan perikanan yang lebih akurat.
“Multiplier effect dari perkembangan industri perikanan tersebut akan menggerakkan sektor produksi dan jasa lainnya di wilayah ini,” ujar Gellwyn.
Menurut Gellwyn, RPP WPP 718 disusun secara aspiratif dan terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
RPP disusun bertujuan untuk melakukan upaya terprogram dalam pengelolaan SDI dan memerangi kegiatan perikanan ilegal yang marak terjadi di wilayah ini.
Sehingga, sumberdaya ikan dan ekosistemnya terselamatkan dari kegiatan pencurian nelayan asing atau kegiatan IUU fishing lainnya.
RPP ditetapkan juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dan pelaku perikanan sebagaimana yang diamanatkan oleh norma global tentang tata kelola perikanan yang bertanggung jawab.
“RPP WPP 718 ini mendapat dukungan TNI AL, POLRI, Para Gubernur Maluku, Papua, dan Papua Barat, 8 Bupati Kepala Daerah sekitar WPP 718, Pengusaha Perikanan, Perwakilan Negara Sahabat dan Lembaga Internasional, serta lembaga swadaya masyarakat,” ujar Gellwyn.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
