kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.122.000   32.000   1,53%
  • USD/IDR 16.630   72,00   0,43%
  • IDX 8.051   42,68   0,53%
  • KOMPAS100 1.123   6,98   0,62%
  • LQ45 810   0,68   0,08%
  • ISSI 279   2,38   0,86%
  • IDX30 423   1,81   0,43%
  • IDXHIDIV20 485   2,83   0,59%
  • IDX80 123   0,38   0,31%
  • IDXV30 132   0,38   0,29%
  • IDXQ30 135   0,57   0,43%

KNTI: Revitalisasi Tambak Harus Sertai Pemberdayaan, Bukan Kuasai Pemodal Besar


Minggu, 21 September 2025 / 18:08 WIB
KNTI: Revitalisasi Tambak Harus Sertai Pemberdayaan, Bukan Kuasai Pemodal Besar
ILUSTRASI. Petambak menghalau ikan bandeng dengan jaring saat dipanen di desa Pabean udik, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (3/8). Ikan hasil panen tersebut kemudian dikirim ke Jakarta dan dijual seharga Rp15.000 per kilogram. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/pd/17.


Reporter: Shintia Rahma Islamiati | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi meluncurkan lima program paket ekonomi untuk menciptakan jutaan lapangan kerja baru.

Salah satunya adalah program revitalisasi tambak ikan di Pantai Utara (Pantura) seluas 20 ribu hektare yang diproyeksi menyerap 168 ribu tenaga kerja.

Dorongan perbaikan produksi

Baca Juga: Waskita Karya (WSKT) Garap Proyek Tambak Budidaya Ikan Nila Salin Senilai Rp 238,86 M

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menilai, program ini penting untuk memperbaiki tambak yang terbengkalai akibat rendahnya hasil produksi.

Namun ia menekankan, pemerintah harus memperhatikan sejumlah aspek agar manfaat revitalisasi benar-benar dirasakan masyarakat pesisir.

“Program ini harus mampu mendorong peningkatan basis produksi masyarakat pembudidaya ikan. Masyarakat harus jadi subjek utama, bukan sekadar objek,” kata Dani kepada Kontan.co.id, Minggu (21/9/2025).

Baca Juga: Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, Sektor Saham Apa Saja yang Diuntungkan?

Isu kepemilikan dan pemberdayaan

Menurut Dani, isu krusial terletak pada kepemilikan lahan tambak: apakah akan dikelola negara, korporasi, atau bisa diakses langsung oleh masyarakat pesisir yang tidak memiliki lahan.

Ia menambahkan, revitalisasi harus berjalan seiring dengan pemberdayaan masyarakat, termasuk pelatihan keterampilan dan pengetahuan.

“Tanpa itu, masyarakat pesisir hanya akan jadi buruh di lahan sendiri,” tegasnya.

Dani juga menyoroti pentingnya penguatan asosiasi dan koperasi sebagai penopang keberlanjutan program.

Menurutnya, koperasi bisa berperan besar dalam memperkuat posisi tawar petambak sekaligus mencegah dominasi segelintir pemodal besar.

Lebih jauh, ia menilai revitalisasi tak boleh berhenti di tahap produksi. Harus ada ekosistem industri pendukung, mulai dari pakan, pengolahan, logistik, hingga pemasaran. Pemerintah dapat berperan langsung atau mendorong koperasi perikanan agar terlibat aktif.

Baca Juga: Stimulus Ekonomi Bisa Menjadi Solusi Masalah PHK, Asalkan Digarap dengan Cepat

Aspek lingkungan jangan dilupakan

Dani juga mengingatkan bahwa aspek lingkungan harus jadi perhatian serius.

“Revitalisasi tambak harus sekaligus menjadi upaya merestorasi ekosistem pesisir, terutama mangrove. Kalau mangrove rusak atau hilang, daya dukung lingkungan akan turun drastis dan masyarakat yang paling terdampak,” ujarnya.

Selanjutnya: Sejahteraraya Anugrahjaya (SRAJ) Siapkan capex Rp 700 Miliar pada 2025

Menarik Dibaca: 5 Tanaman Pembawa Sial yang Harus Disingkirkan dari Rumah, Ada Mawar!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×