Reporter: Nadia Citra Surya, Aprillia Ika |
JAKARTA. Polemik mengenai penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) terus bergulir. Kemarin, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa pemilihan penyelenggara PRJ harus melalui tender. "Soalnya, penyelenggaranya tidak pernah berubah setiap tahun," kata juru bicara KPPU Ahmad Junaidi, Rabu (23/12).
Memang, selama ini, pesta rakyat Jakarta tersebut selalu diselenggarakan oleh PT Jakarta International Expo (JIExpo). Ini memicu munculnya dugaan praktek monopoli. Itu sebabnya, sejak Juni 2009 lalu KPPU memanggil perwakilan JIExpo maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar memberikan keterangan, sekaligus memonitor secara serius isu ini.
Menurut Junaidi, dugaan monopoli pelaksanaan PRJ muncul karena dasar peraturan yang digunakan dalam penyelenggaraan PRJ tersebut berpotensi menimbulkan monopoli. "Karena itu, kami menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pemprov DKI agar merombak dua poin dalam Perda Nomor 12 Tahun 1999," ujar Junaidi.
Pertama adalah soal pembatasan wilayah penyelenggaraan yang selama ini hanya di JIExpo di Kemayoran. Kedua, menyangkut mekanisme penyelenggaraan PRJ yang harus melewati proses tender.
Namun, Direktur Operasional JIExpo Budi Santosa bersikeras menilai, tidak ada monopoli dalam penyelenggaraan PRJ selama ini. Ia yakin semua proses telah sesuai dengan Perda. "Semua sesuai aturan," tegas Budi.
Meski demikian, Budi enggan mengomentari saran KPPU agar penyelenggaraan PRJ ditenderkan. "Pernyataan saya masih sama seperti dulu," ujarnya. Yang jelas, JIExpo tetap menolak tudingan monopoli. JIExpo juga menolak tuntutan agar pembagian dividen melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS).
Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Muhayat sempat menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI sengaja menunjuk JIExpo selama lima tahun berturut-turut. Soalnya, selama ini, tidak ada pihak lain yang sanggup menyelenggarakan PRJ.
Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ade Surapriatna pernah mengusulkan agar lokasi Jakarta Fair pindah ke kawasan Ancol. Soalnya, saat ini Pemprov DKI Jakarta hanya menguasai 13% saham di JIExpo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
