kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 3.068.000   40.000   1,32%
  • USD/IDR 16.840   20,00   0,12%
  • IDX 8.281   -115,25   -1,37%
  • KOMPAS100 1.164   -19,17   -1,62%
  • LQ45 838   -10,13   -1,20%
  • ISSI 294   -5,33   -1,78%
  • IDX30 442   -3,23   -0,73%
  • IDXHIDIV20 529   -1,28   -0,24%
  • IDX80 130   -2,01   -1,52%
  • IDXV30 143   -1,99   -1,38%
  • IDXQ30 142   -0,37   -0,26%

Larangan Medsos Usia di Bawah 16 Tahun Bakal Tekan Model Bisnis Platform Digital


Selasa, 24 Februari 2026 / 20:42 WIB
Larangan Medsos Usia di Bawah 16 Tahun Bakal Tekan Model Bisnis Platform Digital
ILUSTRASI. Media Sosial (REUTERS/Hollie Adams). Pemerintah Australia resmi batasi akses medsos di bawah 16 tahun. Kebijakan ini picu perdebatan sengit tentang masa depan bisnis platform.


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Australia telah memberlakukan pembatasan akses media sosial bagi individu di bawah usia 16 tahun mulai 10 Desember 2025 lalu.

Aturan ini mewajibkan seluruh platform media sosial menerapkan verifikasi usia serta menegakkan batas usia minimum bagi pengguna.

Kebijakan tersebut menimbulkan implikasi bisnis bagi perusahaan teknologi global. Kewajiban verifikasi usia dinilai akan menambah biaya operasional, meningkatkan risiko hukum, serta mengubah model pertumbuhan berbasis akuisisi pengguna muda yang selama ini menjadi fondasi ekonomi platform media sosial.

Sejumlah akademisi dari UNSW Sydney  menilai kebijakan ini berpotensi menekan industri tanpa kepastian manfaat ekonomi yang sepadan. 

Baca Juga: Pemerintah Malaysia akan Larang Anak di Bawah 16 Tahun Pakai Medsos

Kepala Sekolah Sistem Informasi dan Manajemen Teknologi UNSW Business School, Barney Tan, menyebut larangan nasional ini sebagai salah satu regulasi paling luas di negara demokrasi. 

Ia mempertanyakan rasionalitas bisnis kebijakan tersebut karena bukti manfaat jangka panjangnya belum jelas, sementara risiko terhadap ekosistem digital cukup besar.

"Kita perlu mempertanyakan mengapa Australia mengadopsi langkah ekstrem ini, sementara bukti manfaat jangka panjangnya masih belum jelas," ujarnya seperti dikutip dari Theaimn.net, Selasa (24/2/2026).

Dari sisi efisiensi ekonomi, Associate Professor Eric Lim menilai larangan menyeluruh justru mencerminkan kegagalan kebijakan. 

Menurutnya, pendekatan ini mengabaikan solusi alternatif yang lebih proporsional dan berpotensi menurunkan nilai ekonomi media sosial sebagai saluran informasi dan partisipasi publik.

Baca Juga: Standar Platform Digital dalam Perjanjian RI-AS Dinilai Tekan Industri Logistik Lokal

Kritik paling tajam datang dari ekonom Gigi Foster. Ia menilai kebijakan ini mahal, invasif, dan sulit diterapkan. Menurutnya, perusahaan media sosial akan dibebani kewajiban verifikasi usia tanpa manfaat ekonomi yang nyata. 

Selain itu, risiko penghindaran aturan melalui VPN atau pemalsuan identitas berbasis AI dinilai akan melemahkan efektivitas kebijakan, sementara biaya kepatuhan tetap harus ditanggung industri.

Dari perspektif teknologi dan desain sistem, Associate Professor Zixiu Guo melihat kebijakan ini sebagai langkah darurat untuk menstabilkan situasi. 

Meski tidak ideal, ia menilai larangan ini dapat memaksa seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan platform, melakukan refleksi atas model bisnis media sosial yang selama ini mendorong keterlibatan berlebihan.

Pendekatan serupa disampaikan Sabrina Caldwell, yang memprediksi kebijakan ini tidak akan berjalan sempurna. 

Namun, ia menilai pembatasan tersebut tetap akan mengurangi nilai jejaring media sosial bagi pengguna di bawah usia karena berkurangnya partisipasi teman sebaya, yang secara tidak langsung menekan daya tarik komersial platform di segmen usia muda.

Baca Juga: Platform Media Sosial Telah Tutup 4,7 Juta Akun Pengguna di Bawah Usia 16 Tahun

Di sisi lain, Michael Salter menilai pembatasan usia sebagai langkah korektif yang diperlukan. 

Ia menyoroti kegagalan mekanisme perlindungan sukarela industri, di mana perusahaan media sosial dinilai terlalu memprioritaskan pertumbuhan dan keterlibatan pengguna dibanding keselamatan anak.

Namun, ketidakpastian implementasi tetap menjadi perhatian. Rahat Masood menilai belum jelas bagaimana pemerintah akan mengaudit kepatuhan perusahaan, sementara Hammond Pearce mengingatkan bahwa sistem verifikasi usia yang lemah justru berpotensi menciptakan risiko privasi baru bagi pengguna.

Secara keseluruhan, kebijakan ini dipandang akan mengubah lanskap bisnis media sosial di Australia. Di satu sisi, pemerintah berupaya memperkuat perlindungan anak. 

Baca Juga: Gemantara Indonesia Konsolidasikan Model Bisnis Digital dan Komunitas Memasuki 2026

Di sisi lain, perusahaan platform menghadapi peningkatan biaya, risiko privasi, serta potensi perlambatan pertumbuhan pengguna, sebuah konsekuensi ekonomi yang hingga kini masih diperdebatkan efektivitas dan dampaknya bagi industri digital.

Selanjutnya: Nippon Steel Membidik Dana US$ 3,9 Miliar Dalam Penawaran Obligasi Konversi di Jepang

Menarik Dibaca: Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2026 Lengkap untuk Kota Padang, Jangan Salah Waktu

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Intensive Sales Coaching: Lead Better, Sell More! [Intensive Workshop] Excel for Business Reporting

[X]
×