kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Likuiditas kering dihantam corona, pengusaha jalan tol mengajukan stimulus


Sabtu, 16 Mei 2020 / 15:54 WIB
Likuiditas kering dihantam corona, pengusaha jalan tol mengajukan stimulus
ILUSTRASI. Foto udara ruas jalan tol Jagorawi di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/5/2020). KONTAN/Baihaki


Reporter: Sandy Baskoro, Titis Nurdiana | Editor: Sandy Baskoro

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wabah corona (Covid-19) juga menghantam bisnis jalan tol. Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) meminta dukungan stimulus dan insentif kepada pemerintah demi menyelamatkan kelangsungan bisnis jalan tol.

Ketua ATI, Desi Arryani mengemukakan, sejak wabah corona merebak pada Maret tahun ini, volume lalu lintas di jalan tol terus merosot sehingga mempengaruhi pendapatan para operator jalan bebas hambatan.

Baca Juga: Ini warning Mochtar Riady terkait krisis ekonomi akibat wabah Covid-19

"Saat ini, pendapatan tol turun rata-rata 50% dibandingkan kondisi normal," tulis Desi melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani tertanggal 29 April 2020.

Penurunan volume lalu lintas jalan tol diperkirakan terus berlanjut seiring dengan kebijakan pengendalian transportasi terkait larangan mudik Lebaran.

Kondisi tersebut tentu berdampak langsung kepada operator jalan tol (Badan Usaha Jalan Tol/BUJT) dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) maupun kewajiban lain, terutama terkait dengan perjanjian fasilitas kredit investasi dengan perbankan.

Baca Juga: Mobilisasi orang diprediksi meningkat, Astra Infra menyiagakan enam ruas tol

Demi mengantisipasi penurunan pendapatan jalan tol, menurut Desi, para operator telah melaksanakan berbagai upaya, antara lain memacu efisiensi beban usaha dengan tetap menjaga tingkat keselamatan jalan tol, mengoptimalkan belanja modal dan mengupayakan relaksasi utang investasi dari perbankan.

Namun, seiring pembangunan ruas jalan tol baru yang dilaksanakan dengan masif selama tiga tahun terakhir, kata Desi, hal tersebut menyebabkan terjadinya defisit arus kas pada ruas jalan tol baru yang dioperasikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, ATI meminta dukungan pemerintah untuk memberikan stimulus berupa insentif fiskal maupun moneter demi mengatasi berbagai kewajiban para operator jalan tol.

"Insentif ini untuk mempertahankan kesinambungan lapangan kerja di bidang jalan tol, serta menjaga iklim investasi jalan tol di Indonesia," ungkap Desi, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk (JSMR).

Baca Juga: Waskita Karya (WSKT) sudah terima pembayaran Rp 6,9 triliun dari proyek turnkey

ATI mengusulkan lima insentif kepada Menteri Keuangan, sebagai berikut.

  1. Memasukkan klasifikasi lapangan usaha jasa jalan tol ke dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Insentif itu khususnya paragraf A tentang kode klasifikasi lapangan usaha wajib pajak yang mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan paragraf F tentang kode klasifikasi lapangan usaha wajib pajak yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25 dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN.
  2. Memberikan dukungan fiskal dalam bentuk perpanjangan masa manfaat pajak hingga 10 tahun dari ketentuan saat ini, sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menyebutkan fasilitas kompensasi kerugian fiskal diberikan maksimum selama lima tahun.
  3. Memberikan insentif pajak atas instrumen keuangan yang bersifat utang maupun ekuitas yang diterbitkan oleh BUJT agar dapat menurunkan cost of fund.
  4. Pengaturan ulang berupa penundaan pembayaran pokok dan nilai tambah serta penghapusan denda keterlambatan pembayaran pokok dan nilai tambah BLU-BPJT. Permohonan ini sudah ATI sampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  5. Dukungan untuk percepatan pengembalian dana talangan tanah (DTT) dari BLU-LMAN. ATI menyampaikan bahwa saat ini total dana talangan tanah yang belum dikembalikan mencapai Rp 11,93 triliun, belum termasuk cost of fund.

Baca Juga: Akibat pagebluk corona, pebisnis harus bisa beradaptasi dengan era new normal

ATI merupakan perkumpulan operator jalan tol yang menjadi pemegang hak pengusahaan jalan tol dari pemerintah. Saat ini, ATI beranggotakan 53 BUJT.

"Kita semua mengharapkan semoga bencana wabah penyakit ini segera dapat ditanggulangi," pungkas Desi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×