Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, ada lima sistem ketenagalistrikan di Indonesia yang mengalami defisit pasokan. Hal ini tak lepas dari tidak meratanya pembangunan pembangkit listrik di sejumlah daerah.
Menteri ESDM, Sudirman Said mengatakan, dari 22 sistem kelistrikan nasional yang kondisinya normal ada enam. Kemudian baru ada 11 siaga yang siaga atau marginnya tipis dan sisanya sedikit.
"Sedangkan lima defisit. Oleh karena itu di berbagai daerah sering mengalami hari bumi (pemadaman listrik), itu konsekuensinya," jelas Menteri ESDM, Sudirman Said di Kampus Universitas Indonesia, Senin (30/3).
Sudirman bilang, pemerintah tengah gencar menggenjot program pembangkit 35.000 Megawatt (MW) yang dilaksanakan oleh perusahaan listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) dan PT PLN (Persero). Di samping itu, pemerintah juga sedang berupaya meratakan sebaran listrik ke daerah-daerah yang masih mengalami defisit.
"Sejauh ini laporan teman-teman PLN dari 35.000 MW sedang dalam proses perencanaan 14.700 MW sementara yang sudah dalam proses procurement 13.500 MW, dan 7.400 MW diantaranya adalah sisa dari proyek FTP (Fast Track Program) I. Kemudian yang sedang dalam proses financing 7.200 MW. Artinya secara procurement kita tidak khawatir akan mengalami masalah," tutur Sudirman.
Meski begitu, ia tak menampik bahwa program pembangkit 35.000 masih mengalami kendala mulai dari pembebasan lahan hingga keuangan.
"Yang perlu disoroti adalah financing dan project manajemen yang menjadi PR (Pekerjaan Rumah) kita bersama. Kita harus bekerjasama dengan beberapa pemain di luar pada periode ini agar kecepatan bisa dicapai," tuturnya.
Di kesempatan yang sama, pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, Anwar Nasution mengungkapkan pemerintah harus mampu meratakan pembangunan pembangkit listrik demi meratakan pasokan di semua daerah. Ini mengingat sampai sekarang banyak daerah di Indonesia belum mendapatkan pasokan listrik secara merata.
"Dari program 35.000 MW, pulau Jawa mendapatkan porsi 60% padahal pembangunan pembangkit di sini cuma 20%. Seharusnya, pembangkit harus di dorong ke daerah-daerah," ungkap Anwar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
