Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
Baca Juga: Mbiz dan Investree luncurkan pinjaman B2B terintegrasi
Di samping itu, proses payment yang dilakukan secara langsung ke rekening penyedia merupakan salah satu pertimbangan dalam pemanfaatan platform Mbizmarket.
Platform Mbizmarket juga memberikan kepastian waktu pembayaran melalui fitur Term of Payment (TOP) dengan pemberian sanksi pemblokiran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila terlambat melakukan pembayaran, hal ini sangat membantu pelaku usaha terutama UMK terkait dengan keterbatasan permodalan dan memberikan harga terbaik.
Platform Mbizmarket hingga Desember 2021 telah menayangkan 1.188 pelaku usaha di dalamnya, termasuk 580 UMK di Provinsi Bali, dengan transaksi mencapai 1.142 dengan nilai sebesar Rp 36,3 milliar.
"Diharapkan dengan kemudahan transaksi serta didukung dengan pelatihan kepada pelaku usaha dan UMK, modernisasi belanja pemerintah melalui Mbizmarket akan membantu pemulihan ekonomi Provinsi Bali," kata I Ketut Adiarsa.
Mbizmarket telah resmi terdaftar di Bela Pengadaan yang merupakan bagian kanal dari Toko Daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak November 2020.
Sebagai mitra Toko Daring, Mbizmarket berhasil membukukan transaksi sebesar Rp 43,4 miliar pada tahun 2021. Pencapaian tersebut menjadikan Mbizmarket sebagai platform dengan kontribusi terbesar pada pengadaan Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui program Bela Pengadaan.
Sementara Plt Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Asrul Sani mengatakan, platform Mbizmarket memiliki berbagai fitur yang bisa menyesuaikan dan mengakomodasi kebutuhan pengadaan barang/ jasa PemProv Sulawesi Selatan.
“Saat ini Mbizmarket baru digunakan di tingkat provinsi di SulSel, namun segera kami akan mereplikasikannya dengan melakukan sosialisasi, rapat koordinasi, dan serangkaian bimbingan teknis ke tingkat kota dan seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan," ujarnya.
Baca Juga: Mbizmarket gandeng Pemprov Jatim dalam pengadaan barang dan jasa secara digital
Rizal Paramarta menambahkan, Mbizmarket mempunyai sejumlah fitur dan nilai tambah yang menjawab tantangan untuk pengadaan pemerintah. Pertama, Mbizmarket membebaskan biaya tambahan bagi pembeli. Kedua, adanya laporan komprehensif terkait transaksi, kunjungan, serta statistik penjual dan pembeli.
Ketiga, menyederhanakan dan mendigitalisasi manajemen persetujuan hingga pembayaran antara pejabat pengadaan (PP), pejabat pembuat komitmen (PPK), dan bandahara. Keempat, terkoneksi serta berperan dalam memajukan bank lokal dan berkolaborasi dengan layanan gerbang pembayaran.
Kelima, mendorong kepatuhan perpajakan dengan mengakomodasi seluruh pengusaha kena pajak (PKP) dan non-PKP. Mbizmarket mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemanfaatan fitur Pajak Daerah.
Keenam, memfasilitas pendanaan bagi UMKM serta memberikan opsi pendanaan yang cepat dan mudah bagi UMKM melalui Mitra Pendanaan.
Ketujuh, negosiasi antara Pejabat Pengadaan dan penyedia/penjual dilakukan secara online di platform dan tercatat. Kedelapan, memberikan akses bagi UMKM untuk masuk ke pengadaan digital (go digital) di lingkungan pemerintah.
Kesembilan, pilihan metode termin pembayaran (term of payment), pembeli dan penjual dapat menentukan termin pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
