Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mbizmarket (PT Brilliant Ecommerce Berjaya/BEB), e-marketplace business-to-business (B2B) untuk pengadaan barang dan jasa, telah bekerjasama dengan 25 Pemerintahan Provinsi atau lebih dari 70% dari seluruh pemprov di Indonesia hingga akhir 2021.
Tahun ini, Mbizmarket menargetkan bisa digunakan seluruh seluruh provinsi di Tanah Air dalam pengadaan barang dan jasa.
Sementara itu, ekosistem penjual dan pembeli, jumlah transaksi, dan jumlah produk di platform Mbizmarket juga mencatat pertumbuhan secara organik yang signifikan tahun ini yakni diatas 500%.
“Kami menargetkan penerapan Mbizmarket di sejumlah Kementerian Pusat dan 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia pada akhir 2022. Kami telah menyiapkan berbagai program untuk mendukung UMKM, seperti bimbingan teknis dan pelatihan bagi pelaku usaha UMKM di daerah, sehingga UMKM bisa memasarkan produk-produk lokal melalui Mbizmarket,” ujar CEO Mbizmarket Rizal Paramarta dalam keterangan resminya, Kamis (24/2).
Baca Juga: Mbizmarket dan Pemprov Jateng luncurkan Program Bangkon Jateng
Selain itu, BEB juga telah bekerjasama dengan Investree untuk menghadirkan fitur pengajuan pinjaman modal yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha UMKM yang telah bergabung di ekosistem Mbizmarket.
Pelaku usaha UMKM diharapkan dapat mengembangkan dan memperlancar usahanya dengan pinjaman dana yang diperoleh dengan bergabung di Mbizmarket.
“Hal ini merupakan komitmen kami untuk turut mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pengadaan produk lokal melalui pemberdayaan UMKM yang dapat mengakses pendanaan berbasis teknologi,” tambah Rizal.
Provinsi Jawa Barat menjadi pionir dalam pemanfaatan Mbizmarket, disusul kemudian oleh Provinsi Bali pada Juli 2020, Jawa Timur pada Oktober 2020, dan menyusul provinsi lainnya. Sejumlah penghargaan juga telah diterima oleh provinsi tersebut atas inovasi dalam pengadaan melalui pemanfaatan Mbizmarket.
Pemanfaatan e-marketplace Mbizmarket kini telah menjadi tren di kalangan Pemerintah Daerah. Selain Provinsi Jawa Barat, Bali, dan Jawa Timur, provinsi lain yang telah menggunakan Mbizmarket adalah Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Sumatera Barat, Riau, Gorontalo, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sulawesi Barat.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bali I Ketut Adiarsa menyampaikan bahwa, pemanfaatan Mbizmarket melalui perjanjian kerja sama sejak 2020 merupakan salah satu komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui digitalisasi proses pengadaan barang/jasa.
Platform Mbizmarket menurutnya mampu mengadopsi tahapan belanja pemerintah sehingga mempercepat proses transformasi dari transaksi secara konvensional menjadi transaksi digital.
Baca Juga: Mbiz dan Investree luncurkan pinjaman B2B terintegrasi
Di samping itu, proses payment yang dilakukan secara langsung ke rekening penyedia merupakan salah satu pertimbangan dalam pemanfaatan platform Mbizmarket.
Platform Mbizmarket juga memberikan kepastian waktu pembayaran melalui fitur Term of Payment (TOP) dengan pemberian sanksi pemblokiran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila terlambat melakukan pembayaran, hal ini sangat membantu pelaku usaha terutama UMK terkait dengan keterbatasan permodalan dan memberikan harga terbaik.
Platform Mbizmarket hingga Desember 2021 telah menayangkan 1.188 pelaku usaha di dalamnya, termasuk 580 UMK di Provinsi Bali, dengan transaksi mencapai 1.142 dengan nilai sebesar Rp 36,3 milliar.
"Diharapkan dengan kemudahan transaksi serta didukung dengan pelatihan kepada pelaku usaha dan UMK, modernisasi belanja pemerintah melalui Mbizmarket akan membantu pemulihan ekonomi Provinsi Bali," kata I Ketut Adiarsa.
Mbizmarket telah resmi terdaftar di Bela Pengadaan yang merupakan bagian kanal dari Toko Daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak November 2020.
Sebagai mitra Toko Daring, Mbizmarket berhasil membukukan transaksi sebesar Rp 43,4 miliar pada tahun 2021. Pencapaian tersebut menjadikan Mbizmarket sebagai platform dengan kontribusi terbesar pada pengadaan Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui program Bela Pengadaan.
Sementara Plt Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Asrul Sani mengatakan, platform Mbizmarket memiliki berbagai fitur yang bisa menyesuaikan dan mengakomodasi kebutuhan pengadaan barang/ jasa PemProv Sulawesi Selatan.
“Saat ini Mbizmarket baru digunakan di tingkat provinsi di SulSel, namun segera kami akan mereplikasikannya dengan melakukan sosialisasi, rapat koordinasi, dan serangkaian bimbingan teknis ke tingkat kota dan seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan," ujarnya.
Baca Juga: Mbizmarket gandeng Pemprov Jatim dalam pengadaan barang dan jasa secara digital
Rizal Paramarta menambahkan, Mbizmarket mempunyai sejumlah fitur dan nilai tambah yang menjawab tantangan untuk pengadaan pemerintah. Pertama, Mbizmarket membebaskan biaya tambahan bagi pembeli. Kedua, adanya laporan komprehensif terkait transaksi, kunjungan, serta statistik penjual dan pembeli.
Ketiga, menyederhanakan dan mendigitalisasi manajemen persetujuan hingga pembayaran antara pejabat pengadaan (PP), pejabat pembuat komitmen (PPK), dan bandahara. Keempat, terkoneksi serta berperan dalam memajukan bank lokal dan berkolaborasi dengan layanan gerbang pembayaran.
Kelima, mendorong kepatuhan perpajakan dengan mengakomodasi seluruh pengusaha kena pajak (PKP) dan non-PKP. Mbizmarket mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemanfaatan fitur Pajak Daerah.
Keenam, memfasilitas pendanaan bagi UMKM serta memberikan opsi pendanaan yang cepat dan mudah bagi UMKM melalui Mitra Pendanaan.
Ketujuh, negosiasi antara Pejabat Pengadaan dan penyedia/penjual dilakukan secara online di platform dan tercatat. Kedelapan, memberikan akses bagi UMKM untuk masuk ke pengadaan digital (go digital) di lingkungan pemerintah.
Kesembilan, pilihan metode termin pembayaran (term of payment), pembeli dan penjual dapat menentukan termin pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
