Reporter: Fitri Nur Arifenie | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. PT Medco Power selaku memimpin konsorsium Sarulla Operation Limited (SOL) berharap pemerintah segera mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri (SKB) terkait status aset proyek Wilayah Kerja Panas Bumi Sarulla. Medco meminta, SKB tersebut bisa dirilis sebelum tutup tahun ini.
Fazil E Alfitri, Presiden Direktur Medco Power mengatakan, saat ini pihaknya hanya menunggu penyelesaian beleid tersebut, sebelum menggarap proyek energi tersebut. “SKB ini harus sudah diteken paling lambat Januari tahun depan. Tetapi kita usahakan agar SKB bisa diteken tahun ini juga, kan masih dua minggu lagi,” kata Fazil di Jakarta, Selasa (18/12).
Sementara itu, Sekretaris Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Djajang Sukarna mengaku, SKB belum dikeluarkan karena masih menunggu penyelesaian aset di Kementerian Keuangan. “Kelihatannya baru akan selesai (SKB) tahun depan,” kata dia.
Meski SKB belum diteken, Fazil yakin, PLTP Sarulla 3 x 110 megawatt (MW) bisa beroperasi pada akhir 2014 untuk unit pertama dan 2015-2016 untuk dua unit lainnya.
Saat ini, Medco sudah mulai menggarap proyek Sarulla, diantara menyelesaikan proses pembelian tanah dan pemilihan kontraktor pengeboran. Setelah pemboran, Medco akan mengerjakan paket rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (engineering, procurement, and construction/EPC).
Pemboran tetap harus dilakukan karena diperlukan untuk memastikan kualitas uap dari cadangan panas bumi di Sarulla. Hasil karakter uap juga akan diminta oleh pendonor, yakni dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC).
Rencananya, dari total investasi US$ 1,5 milyar, Sarulla Operation Limited akan menggunakan dana internal sebanyak 30%. Hingga sekarang, Medco sudah mengeluarkan dana US$ 30 juta untuk mengebor 2 sumur, membereskan urusan legal, rekayasa, dan pemesanan peralatan utama. Untuk investasi tahun depan, Medco masih menghitungnya sehingga belum bisa dijabarkan.
Seperti diketahui, aset PLTP Sarulla terpisah menjadi aset hulu dan hilir. Aset hulu dimiliki oleh Pertamina dan dibutuhkan oleh pengembang untuk mencairkan pinjaman dari JBIC. Konsorsium SOL tidak bisa memperoleh pinjaman tersebut jika tidak bisa menjaminkan aset Sarulla yang masih tercatat milik PGE.
Maka itu, SKB Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri BUMN, dan Menteri Keuangan diperlukan untuk memperjelas kepemilikan aset di wilayah kerja panas bumi tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
