Mengusahakan Hunian Hijau Bagi Generasi Muda Indonesia

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Indah Sulistyorini

KONTAN.CO.ID - Isu keberlanjutan merupakan topik penting dalam gaya hidup generasi muda, termasuk saat memutuskan membeli rumah. Hal ini tercermin dari temuan survei Property Outlook Knight Frank Indonesia 2025 yang menunjukkan bahwa lebih dari 60% generasi milenial memilih rumah berdasarkan faktor keberlanjutan.

Survei tersebut juga mencatat, penjualan properti ramah lingkungan telah meningkat dalam dua tahun terakhir. Properti hijau yang hemat energi dipandang lebih menguntungkan secara jangka panjang karena mengurangi biaya operasional seperti biaya listrik dan air.

Harga yang tinggi

Di sisi lain, harga hunian hijau masih cenderung lebih mahal dibandingkan properti konvensional. Pengembang harus memenuhi sejumlah standar agar perumahan dapat memperoleh sertifikasi hijau, misalnya dari Green Building Council Indonesia (GBCI). Hunian pun perlu memiliki sejumlah teknologi terbaru seperti sistem rumah cerdas (smart home system) serta dibangun dari material ramah lingkungan untuk memenuhi standar sertifikasi hijau.

Tak hanya dari segi desain dan material hunian, pengembang juga harus menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% dari total luas lahan kawasan perumahan agar dapat disebut sebagai properti hijau. Begitu pula fasilitas ramah lingkungan lainnya seperti pengolahan limbah dan daur ulang sampah mandiri.

Semakin lengkap fasilitas ramah lingkungannya, harga hunian pun kian terkerek. Sebagai contoh, harga satu unit salah satu klaster perumahan yang mengusung konsep hijau di Tambun Utara, Bekasi, dibanderol mulai Rp400 jutaan. Fasilitasnya antara lain taman dengan pepohonan rindang dan jalur pedestrian, serta jogging track dan area olahraga outdoor untuk komunitas.

Sementara itu, harga satu unit hunian di klaster ramah lingkungan super premium di kawasan Serpong mencapai puluhan miliar. Kawasan mixed-use residential ini telah meraih sertifikasi Greenship Neighborhood dengan peringkat platinum dari GBCI hingga penghargaan internasional properti berkelanjutan dalam ajang The 2024 FIABCI World Prix dÉxcellence Award. Selain teknologi ramah lingkungan pada hunian, taman botanik seluas 10 hektare menjadi fitur hijau unggulan perumahan ini.

Tidak terjangkau generasi muda?

Dalam survei Property Outlook 2025 dari Knight Frank Indonesia, para pelaku industri properti menempatkan pelemahan daya beli sebagai tantangan terbesar pertumbuhan properti tahun 2025. Sebanyak 51% responden memandang pelemahan daya beli berdampak signifikan terhadap pasar properti Indonesia.

Dengan pandangan tersebut, pengembang-pengembang besar kemudian lebih banyak membidik segmen menengah atas untuk memasarkan properti hijau. Di tengah pelemahan daya beli, kelas menengah atas dinilai sebagai pasar yang mampu menggerakkan pertumbuhan sektor properti. Konsep hijau dan berkelanjutan menjadi faktor keunikan dan nilai lebih pada hunian untuk memikat segmen kelas atas.

Alhasil, minat generasi muda untuk memiliki hunian hijau seolah bertepuk sebelah tangan. Berdasarkan data BPS, per Februari 2025 rata-rata gaji masyarakat Indonesia hanya Rp3.094.818 per bulan. Sementara itu, rata-rata gaji penduduk Indonesia pada rentang usia 15—29 tahun sebesar Rp2,4 juta per bulan.

Jangankan untuk mencicil rumah, penghasilan yang pas-pasan ini hanya cukup untuk bertahan hidup. Maka, wajar saja jika dua dari tiga Gen Z kelas menengah Indonesia merasa pesimis dapat membeli rumah dalam waktu dekat. Hal ini terungkap dalam survei yang diselenggarakan Inventure melalui Indonesia Industry Outlook (IIO) 2025.

Hunian hijau yang inklusif

Untuk menyediakan perumahan hijau yang terjangkau bagi masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggagas inisiatif Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP). Program ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama para pemangku kepentingan di bidang pembiayaan perumahan.

Salah satu inisiatif yang direalisasikan pada tahun 2025 ini adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan plafon Rp130 triliun. Skema ini memungkinkan pengembang, penyedia jasa konstruksi, pedagang bahan bangunan, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengakses pembiayaan dengan bunga rendah dan tenor fleksibel.

Bagi pengembang, plafon kredit berkisar antara Rp500 juta hingga Rp5 miliar untuk satu kali pencairan. Pengembang bisa memperoleh maksimal empat kali akad kredit dengan total akumulasi pencairan mencapai Rp20 miliar. Adapun besaran suku bunga kreditnya dibatasi maksimal 6% per tahun.

Pengembang yang membangun perumahan hijau kemudian dapat mengajukan sertifikasi hijau dari pemerintah, yakni sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH). Terdapat tiga tingkatan sertifikasi, yaitu Pratama, Madya, dan Utama.

Cermati potensi greenwashing

Sertifikasi hijau dari pemerintah maupun lembaga independen seperti GBCI membantu masyarakat memilih hunian yang benar-benar menerapkan prinsip keberlanjutan. Sebab, tren eco living yang semakin diminati juga berpotensi menyebabkan praktik greenwashing di sektor properti.

Pengembang dapat menyematkan kata “hijau” atau “ramah lingkungan” pada proyek properti yang sedang dipasarkan untuk menarik minat konsumen. Label “hijau” juga digunakan untuk menaikkan harga properti. Padahal, properti tersebut belum tentu memenuhi persyaratan sebuah bangunan yang ramah lingkungan.

Karena itu, calon konsumen properti harus cermat menelisik klaim ramah lingkungan dari pengembang. Jika belum memiliki sertifikasi hijau, hunian harus memenuhi prinsip-prinsip bangunan hijau seperti menerapkan efisiensi energi dan air, menggunakan material ramah lingkungan, memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik, hingga terkoneksi dengan transportasi umum.

Tertarik mendalami topik perumahan hijau yang terjangkau bagi masyarakat? Simak pembahasannya di episode 3 podcast Ruang Ratih dari Semen Merah Putih yang tayang 14 November 2025 di Youtube Channel Semen Merah Putih.