Menilik Rencana Pemerintah Kerek Tarif Harga Gas Murah

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang selama ini dipatok US$6 per MMBTU akan mengalami kenaikan. Hal ini disampaikan Bahlil di Istana Kepresidenan, kemarin.

“Secara prinsip, HGBT akan diperpanjang, tetapi ada penyesuaian harga. Tidak lagi US$6, karena harga gas dunia saat ini sedang naik,” kata Bahlil, Rabu (2/1).

Menurut Bahlil, skema baru ini akan membedakan harga berdasarkan penggunaan gas. Untuk gas yang digunakan sebagai energi, harganya diperkirakan naik menjadi sekitar US$ 7 per MMBTU. Sementara, untuk kebutuhan bahan baku industri, harganya akan ditetapkan di bawah US$7 per MMBTU.

“Gas untuk energi kemungkinan sekitar US$7, sedangkan untuk bahan baku mungkin sekitar US$ 6,5. Kami sedang merumuskan formula finalnya,” jelasnya.

Selain soal harga, Bahlil menegaskan kebijakan HGBT tetap berlaku untuk tujuh sektor industri yang sudah ditetapkan sebelumnya. Usulan dari Kementerian Perindustrian untuk memperluas sektor penerima HGBT belum dapat diakomodasi.

Menurut Bahlil, pemerintah harus berhati-hati agar kebijakan ini tetap berkelanjutan dan tidak mengganggu stabilitas pasokan gas nasional.

Bahlil juga mengungkapkan pemerintah sedang mempertimbangkan durasi baru bagi kebijakan HGBT. Kebijakan tersebut kemungkinan akan diperpanjang hingga lima tahun ke depan, dengan evaluasi dilakukan setiap tahun.

“Bukan hanya setahun. Kami sedang merancang kebijakan yang mungkin berlaku beberapa tahun, sekitar lima tahun, tetapi tetap akan dievaluasi per tahun,” tuturnya.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, mengungkapkan penyesuaian harga gas bumi tertentu (HGBT) akan dilakukan berdasarkan arahan rapat terbatas pemerintah.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pasokan gas nasional dengan membedakan harga gas untuk bahan baku industri dan bahan bakar energi.

“Untuk HGBT itu sudah ada Rapat Terbatas (Ratas). Arahan dari ratas menetapkan berapa harga untuk bahan baku industri dan bahan bakar. Khusus bahan baku industri di tujuh sektor prioritas, harganya akan jauh lebih rendah dibandingkan kebutuhan untuk bahan bakar,” ujar Yuliot ditemui di Jakarta, Kamis (23/1).

Yuliot menjelaskan, harga HGBT untuk bahan baku industri ditetapkan sekitar US$6 per MMBTU, sementara untuk bahan bakar energi harganya diperkirakan naik menjadi sekitar US$7 per MMBTU. Penyesuaian ini sesuai dengan skema baru yang sedang dirumuskan oleh Kementerian ESDM.

Adapun, tujuh sektor industri penerima HGBT tetap menjadi prioritas dalam kebijakan ini. Sektor-sektor tersebut meliputi industri petrokimia, pupuk, keramik, kaca, dan lainnya.

Meskipun sektor penerima tidak bertambah, jumlah perusahaan yang mengajukan untuk memanfaatkan HGBT meningkat, sehingga pemerintah akan menambah alokasi gas sesuai dengan kebutuhan.

“Itu [penerima sektor] yang masih tetap, ini lingkup yang tujuh itu tidak ada perubahan,” tambah Yuliot.

Di sisi lain, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN menyatakan masih menunggu keputusan dari pemerintah terkait kabar harga gas bumi tertentu (HGBT) yang selama ini dipatok US$6 per MMBTU akan mengalami kenaikan.

"Kami tunggu penetapan dari pemerintah. Yang jelas, PGN selalu mendukung kebijakan pemerintah dalam memastikan ketersediaan dan keberlanjutan energi, termasuk untuk implementasi HGBT tersebut. Kami yakin kelanjutan kebijakan HGBT telah mempertimbangkan berbagai aspek mendukung ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi," Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Fajriyah Usman kepada Kontan, Kamis (23/1).

Adapun, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep), Bisman Bachtiar mengakui HGBT dengan harga US$ 6 per MMBTU terlalu murah, sebaiknya di harga moderat sebesar US$ 7 sampai US$ 7,5 per MMBTU.

"Pertimbangannya, harga pasar masih sekitar US$ 13, artinya dengan US$ 7 per MMBTU masih jauh dari harga pasar, sedangkan jika mendekati harga pasar maka tidak signifikan meringankan industri," kata Bisman kepada Kontan, Kamis (23/1).

Namun demikian, Bisman bilang sebaiknya sebelum kebijakan HGBT berlanjut, pemerintah harus melakukan evaluasi dan audit atas pelaksanaan HGBT tahun lalu, apakah benar tepat sasaran dan apakah benar menggerakkan industri dan menaikkan ekonomi.

"Jika tidak tepat sasaran hal tersebut berpotensi terjadi tindak pidana korupsi, karena dengan HGBT penerimaan negara dari penjualan gas berkurang. Artinya HGBT mengggunakan uang negara untuk "mensubsidi" industri, sehingga jika terjadi penyimpanan maka merugikan negara dan itu korupsi," tandasnya.