kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45927,64   6,18   0.67%
  • EMAS1.325.000 -1,34%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Menteri ESDM Jonan ingin dana CSR Freeport naik menjadi 2%


Sabtu, 04 Mei 2019 / 23:05 WIB
Menteri ESDM Jonan ingin dana CSR Freeport naik menjadi 2%


Reporter: Azis Husaini | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID -TIMIKA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berharap dana program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berasal dari Freeport Indonesia untuk masyarakat Papua harusnya bisa naik sekitar 2% dari pendapatan bersih perusahaan. Pendapatan Freeport setiap tahun mencapai US$ 6 miliar dan laba bersih US$ 2 miliar.

Ignasius Jonan Menteri ESDM mengatakan dahulu Freeport masih dimiliki oleh asing dengan memberikan dana CSR sebesar 1%, tetapi dengan diambilalihnya 51% saham Freeport oleh Inalum maka dana CSR harus bertambah. "Saya katakan. Kalau bisa jangan 1% tetapi 2%," ungkap Jonan dalam peresmian beberapa fasilitas CSR yang sudah dibangun Freeport, Kamis (2/4).

Jonan menilai dengan dana tersebut diharapkan ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar tambang. Misalnya saat ini, Sekolah Taruna Papua mestinya bisa ekspansi. Saat ini daya tampung Sekolah Taruna Papua 1.000 anak dan nantinya bisa 2.000 anak.

"Saya kira pak Wakil Bupati setuju kalau soal lahan untuk ekspansi sekolahan," ungkap dia. Jonan juga berpesan bila nanti dana CSR Freeport bertambah langsung bisa dirasakan masyarakat Papua.

Dia juga menyatakan, selain fasilitas sekolah yang terus akan dikembangkan, nantinya juga bisa dibangun sambungan listrik ke 8.000 rumah. "Kami juga akan bantu soal air bersih yang bisa langsung diminum," ungkap Jonan.

Jonan bahkan berkelakar bahwa jangan sampai ada anggapan dengan dipegangnya saham mayoritas Freeport oleh Inalum jumlah untuk kesejahteraan masyarakat sekitar tambang dana CSR tidak lebih besar. "Bapak (Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin) harus punya rumah di sini (Papua)," ungkap dia.

Ia bilang bahwa saat ini Freeport bukan lagi dimiliki oleh mayoritas asing, tetapi Freeport sebanyak 51,2% sudah dimiliki oleh pemerintah melalui Inalum, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika. Sehingga secara bersama-sama masyarakat sekitar tambang harus menjaga operasional Freeport demi kesejahteraan masyarakat.

Jonan juga menekankan, setiap kegiatan investasi yang berada di Papua harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga masyarakat bisa menikmati kegiatan usaha yang sedang berlangsung. "Bapak Presiden selalu begitu pesannya," ujar Jonan.

Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas menerangkan, tahun lalu Freeport sudah menyalurkan dana SCR sebanyak 1% dari pendapatan perusahaan atau sekitar Rp 1,4 triliun.

Dana tersebut untuk berbagai keperluan pembangunan fasilitas seperti sekolah, pelatihan, sarana olahraga, sampai dengan pembangkit listrik mikro hidro berkapasitas 176 kWh. "Saya berharap keberadaan kami bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×