kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.508.000   10.000   0,67%
  • USD/IDR 15.930   -61,00   -0,38%
  • IDX 7.141   -39,42   -0,55%
  • KOMPAS100 1.095   -7,91   -0,72%
  • LQ45 866   -8,90   -1,02%
  • ISSI 220   0,44   0,20%
  • IDX30 443   -4,74   -1,06%
  • IDXHIDIV20 534   -3,94   -0,73%
  • IDX80 126   -0,93   -0,74%
  • IDXV30 134   -0,98   -0,72%
  • IDXQ30 148   -1,09   -0,73%

Menteri ESDM: Perundingan Freeport mulai dari awal, tak terkait surat Sudirman Said


Rabu, 20 Februari 2019 / 23:53 WIB
Menteri ESDM: Perundingan Freeport mulai dari awal, tak terkait surat Sudirman Said


Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan memberikan klarifikasi terkait dengan pernyataan mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyebutkan ada pertemuan rahasia Presiden Joko Widodo dengan Bos Freeport Mc Moran (FCX) James Moffet tahun 2015 lalu yang membahas perpanjangan kontrak.

Dalam klarifikasinya, Jonan mengaku tak tahu menahu mengenai pertemuan tersebut. Namun, Jonan tak secara tegas menampik adanya surat perpanjangan kontrak yang diminta oleh Freeport, seperti yang disebutkan oleh Sudirman Said.

Hanya saja, ia menegaskan bahwa sekali pun pertemuan itu  benar terjadi, maka itu tidak memberikan pengaruh apa pun terhadap status dan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang telah berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada 21 Desember 2018 lalu. Begitu pun dengan isi dari surat tersebut.

"Ada sih suratnya memang, Nggak tahu saya (soal pertemuan), tapi toh sekiranya ada, kan itu nggak relevan," kata Jonan saat konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Rabu malam (20/2).

Sebabnya, Jonan menegaskan bahwa ketika ia ditugaskan oleh Presiden untuk menyelesaikan perundingan dengan Freeport sejak Oktober 2016 lalu, semua negosiasi kembali dimulai dari awal. Jonan mengatakan, kepada tim negosiasi yang terdiri dari Menteri ESDM, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Presiden Jokowi telah memberikan arahan yang tegas.

"Arahannya sudah jelas; pertama, 51%; kedua, harus bangun smelter; ketiga, jadi IUPK; keempat, penerimaan. Akhirnya seperti yang kita ketahui," jelas Jonan.

Jonan menegaskan, ketika ia menjabat sebagai Menteri, surat-surat atau keputusan sebelumnya tidak lagi menjadi landasan dalam perundingan dengan FCX. Jonan pun mengaku bahwa semasa perundingan yang ia lakukan, pihak FCX tidak membawa-bawa surat tersebut.

Sehingga, di masa Jonan, negosiasi ini mulai kembali dari nol dengan berlandaskan pada arahan Presiden dengan empat poin di atas. "Kan sewaktu saya ditugaskan di sini, ditinggal semua, kita mulai runding baru dengan empat syarat itu, yang penting itu. Start dari nol perundingannya," ungkap Jonan.

Selain itu, Jonan pun mengaku tidak kenal dengan Presiden Freeport McMoran Inc, James R Moffet. Sebab, pada waktu Jonan menjabat sebagai menteri, CEO Freeport McMoran sudah dijabat oleh Richard Adkersen. "Saya nggak kenal kalau James Moffet. Waktu saya  ketemu di November itu sudah Richard Adkerson," aku Jonan.

Ia bilang, Adkersen memang pernah dua kali meminta untuk bertemu dengan Presiden. Namun, ketika Jonan menyampaikan pesan itu kepada Presiden, Jokowi menolak pertemuan tersebut. "Presiden nggak mau ketemu, Presiden bilang kan arahannya sudah jelas," tandasnya.

Seperti diketahui, siang tadi mengutip Tribunnews, Mantan Menteri ESDM Sudirman Said mengungkap soal pertemuan rahasian Jokowi dengan Bos Freeport terkait perpanjangan kontrak Freeport.

Mantan Menteri ESDM Sudirman Said mengungkapkan adanya pertemuan rahasia antara Jokowi dengan Presiden Freeport McMoran Inc, James R Moffet di Indonesia.

Pertemuan rahasia tersebut menjadi cikal bakal keluarnya surat tertanggal 7 Oktober 2015 dengan nomor 7522/13/MEM/2015 yang berisi perpanjangan kegiatan operasi Freeport di Indonesia. Selama ini, ia sering dituding sebagai orang yang memperpanjang izin tersebut.

"Mengenai surat, tanggal 7 Oktober 2015, jadi surat itu menjadi penguatan publik, saya seolah-olah memberi perpanjangan izin, itu persepsi publik," kata Sudirman dalam acara diskusi peluncuran buku 'Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan', di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, (20//2).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×