Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, akan dimulai Tahun 2022.
Pembangunan KIPP IKN tidak hanya terdiri dari kantor pusat pemerintahan, tetapi juga kawasan permukiman yang diperuntukkan para aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, dan masyarakat umum.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan kawasan permukiman baru akan dibangun setelah ada infrastruktur dasar.
“Undang-Undang baru disampaikan ke DPR, saya baru mulai jalan logistik. Kawasan Hunian belum kami siapkan,” kata Basuki, Selasa (05/10/2021).
Tahap awal yang akan dikerjakan adalah KIPP seluas 5.800 hektare dalam bentuk infrastruktur dasar seperti jalan, saluran air, drainase air.
Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) akan mengerek permintaan properti
Namun, tahapan ini belum termasuk kawasan permukiman. Pembangunan IKN juga sudah tertuang dalam dokumen Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, senilai Rp 510,79 triliun.
Namun Basuki belum bisa merinci alokasi anggaran tersebut. "Anggaran baru Rp 510 triliun juga belum dibahas lebih detail untuk apa saja," tutur dia.
Kepala Project Implementation Unit (PIU) National Affrordable Housing Program (NAHP) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dedy Permadi mengatakan, sebanyak 100.000 rumah akan dibangun di KIPP IKN.
Penyediaan rumah tersebut untuk menampung masyarakat yang tinggal di KIPP IKN dengan total target populasi mencapai 320.000 orang hingga tahun 2045.
"Dari target populasi yang ada dibutuhkan setidaknya sekitar 82.353 unit hingga 100.000 unit rumah yang akan kami bangun. Dengan asumsi per unit diisi oleh 3 sampai 4 orang," kata Dedy dalam diskusi virtual, Kamis (30/9/2021).
Dedy menjelaskan, kawasan permukiman di KIPP IKN akan diisi oleh masyarakat yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri dan masyarakat umum. Komposisinya yaitu 70 persen ASN, TNI-Polri dan 30 persen lainnya masyarakat umum.
Dari jumlah hunian yang dialokasikan, sebanyak 73.026 unit diperuntukkan bagi ASN, TNI-Poli dan sekitar 9.327 unit hingga 27.000 unit lainnya untuk masyarakat umum.
Baca Juga: Terkait proyek di Ibu Kota Negara Baru, ini kata Intiland Development (DILD)
