Reporter: Havid Vebri | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan budidaya perikanan menjadi tulang punggung perekonomian nasional karena dalam lima tahun terakhir jumlah usaha budidaya perikanan meningkat pesat.
"Berkelanjutan adalah kerangka dalam budi daya perikanan Indonesia saat ini," kata Menteri Susi Pudjiastuti, Sabtu (31/10).
Dia mengungkapkan, secara nasional dalam kurun waktu lima tahun terakhir, usaha budidaya perikanan meningkat sebesar 23,74% dari 6,27 juta ton pada 2010, menjadi 14,52 juta ton pada 2015.
Dari total produksi 14,52 juta ton pada 2015, 70,45%-nya merupakan produksi rumput laut, dan 22%-nya berasal dari budidaya ikan air tawar seperti patin, nila, lele, gurame dan juga bandeng.
Kemudian untuk udang, komoditas laut seperti kakap dan kerapu, produksinya adalah 4% dari total produksi.
Hal itu, ujar Susi, didukung dengan kekayaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk sektor perikanan budidaya tersebut.
"Dari 11,8 juta hektare lahan budidaya laut berpotensi, 2,3 juta hektare lahan budidaya payau dan 2,5 juta hektare lahan budidaya air tawar seluas, baru sebagian kecil dimanfaatkan," katanya.
Dalam sejumlah kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan mengungkapkan, anggaran untuk perikanan budi daya pada tahun 2016 bakal meningkat sebanyak tiga kali lipat dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya.
"Untuk budi daya pada tahun 2016 kami anggarkan Rp 1,6 triliun atau hampir tiga kali anggaran budi daya tahun 2015," kata Susi Pudjiastuti saat membuka acara "Indonesia Aquaculture 2015" di Tangerang Selatan, Banten, Kamis.
Menurut Susi, KKP memutuskan untuk memperbesar anggaran budi daya karena sumber daya kelautan dan perikanan di beberapa lokasi sudah kritis.
Kondisi yang menuju titik kritis itu, ujar dia, ironisnya adalah karena eksploitasi yang telah dilakukan pelaku sektor kelautan dan perikanan.
Sebelumnya, KKP melakukan reformasi tata kelola anggaran dengan memberikan porsi yang lebih besar bagi pemangku kepentingan dalam rangka mengantisipasi kenaikan anggaran bagi KKP dalam APBN tahun 2016.
"Dalam Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2016, KKP mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 15,8 triliun atau naik 50% dari alokasi tahun 2015," kata Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja, di Jakarta, Senin (28/9).
Menurut dia, hal tersebut berarti merupakan kepercayaan besar yang diberikan kepada KKP, sehingga reformasi dalam proses penyusunan anggaran dilakukan antara lain dengan memberikan porsi hingga 67% bagi pihak pemangku kepentingan sektor kelautan.
KKP, lanjutnya, juga bakal mengelola anggaran tersebut secara efisien, memadai, berorientasi dan hasil serta akuntabel dan transparan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
