Reporter: Noverius Laoli | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Pada awal tahun 2017 ini Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti menjanjikan program pemerataan kesejahteraan pada nelayan. Ia mengklaim pemerataan kesejahteraan nelayan ini menjadi salah satu prioritas KKP. Ia berjanji akan berupaya mengefektifkan belanja pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Gini Rasio Indonesia di tahun 2016 adalah 0,39 di mana tahun sebelumnya adalah 0,4. Meskipun ada sedikit perbaikan, menurutnya pemerintah tetap harus melakukan pemerataan karena 49.3% kekayaan di Indonesia hanya dikendalikan 1% penduduk.
Menurut Susi, ada ketidakadilan kesempatan ekonomi saat ini dan kebijakan yang afirmatif (affirmative policy) harus diambil untuk membuka akses yang lebih luas kepada kelompok-kelompok masyarakat miskin dan yang termarjinalkan.
"Untuk itu, KKP akan berusaha tepat sasaran dalam membelanjakan program pemerintah. KKP menargetkan, peningkatan kemampuan semua pelaku industri perikanan di Indonesia, baik lokal dan nasional, khususnya pelaku perikanan skala kecil dan menengah (UMKM)," ujar Susi, Kamis (19/1).
Ia menjelaskan, tidak boleh ada lagi perlakuan khusus untuk perusahaan-perusahaan perikanan besar, namun nelayan kecil atau haji-haji pemilik kapal dipersulit. Pemilik Susi Air ini bilang, semua harus mendapatkan perlakuan yang adil, dan bantuan KKP diprioritaskan untuk nelayan, pembudidaya dan petambak garam yang betul-betul membutuhkan.
Selain perlakuan khusus, Susi juga menyoroti ketergantungan KKP terhadap Dinas-dinas di daerah. Ia menginstruksikan agar jajarannya turun ke lapangan untuk memantau langsung, terutama untuk mencapai transparansi pengumuman calon penerima bantuan. Untuk mewujudkan ini, KKP butuh bantuan media dan masukan dari masyarakat agar tidak ada lagi kelompok yang mendapat bantuan berdasarkan kedekatan dengan oknum pejabat di daerah.
Sementara itu, dalam rangka Satu Data, KKP sedang berupaya untuk mengintegrasikan data pelaku perikanan yang sudah pernah menerima bantuan dari KKP. "Data ini akan membantu KKP untuk mengidentifikasi calon penerima bantuan dan memastikan bahwa bantuan tidak diberikan ke pihak yang sama berulang kali," tambahnya.
Susi menargetkan, semua program dan intervensi KKP harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin. Provinsi dengan angka kemiskinan relatif tinggi seperti Papua, Papua Barat, NTT, dan Maluku akan dijadikan prioritas pembangunan industri perikanan baru secara terintegrasi melalui program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Saumlaki, Merauke, Biak Numfor, Timika, Rote Ndao, dan Sumba Timur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
