Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan enam kapal ternak tetap beroperasi meski di tengah pandemi Covid-19. Kapal ternak yang beroperasi sejak 2018 tersebut diharapkan dapat mendukung swasembada pangan khususnya dalam pemenuhan bahan makan daging nasional.
“Pengoperasian enam kapal ternak tersebut memiliki jadwal yang tetap dan teratur (liner) meskipun di tengah wabah pandemi covid-19, sehingga dapat memberikan kepastian waktu bagi para pengguna jasa untuk mempersiapkan dan mengirimkan hewan ternaknya,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Wisnu Handoko dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6).
Baca Juga: Harga bawang merah mahal, ini penyebabnya
Adapun 6 kapal ternak tersebut antara lain KM. Camara Nusantara 1 yang dioperasikan oleh PT Pelni, KM. Camara Nusantara 2 yang dioperasikan oleh PT Pelayaran Wirayuda Maritim, KM. Camara Nusantara 3 dan KM. Cemara 4 yang dioperasikan oleh PT Subsea Lintas Globalindo, KM. Camara Nusantara 5 yang dioperasikan oleh PT Luas Line.
Kelima kapal ini beroperasi dengan pelabuhan pangkal di Kupang, NTT. Sedang satu kapal lagi yaitu KM. Camara Nusantara 6 yang dioperasikan oleh PT ASDP beroperasi dengan pelabuhan pangkal di Kwandang Gorontalo.
Wisnu menambahkan, sampai Juni 2020, keenam kapal tersebut sudah mengangkut 13.163 ekor sapi, 24 ekor kambing dan 24 ekor kuda. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daging si seluruh wilayah Indonesia, khususnya untuk DKI Jakarta.
Lebih lanjut dia mengatakan, program pengoperasian kapal khusus angkutan ternak yang disediakan Kemenhub menjadi salah satu implementasi dari program Tol Laut dalam mendukung pemenuhan ternak dari daerah sentra produksi ternak ke wilayah konsumen sehingga biaya pengoperasiannya masih mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Baca Juga: Malindo Feedmill (MAIN) targetkan penjualan tahun ini minimal sama dengan 2019
“Dalam tiga tahun terakhir anggaran subsidi pengoperasian enam kapal ternak yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan juga terdapat kenaikan, dimana pada tahun 2020 ini kami mengalokasikan dana sebesar Rp 46,5 miliar. Jumlah ini lebih besar dari pada anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp 36,8 miliar dan tahun 2019 sebesar Rp 23,3 miliar,” jelas Wisnu.
Adapun, rute enam trayek yang dilayani 6 kapal ternak tersebut masing-masing adalah Trayek RT-1 dengan pelabuhan pangkal Kupang, NTT melayani rute Pelabuhan Kupang-Waingapu-Tanjung Priok-Cirebon-Kupang. Trayek RT-2 dengan pelabuhan pangkal Kupang NTT melayani rute Kupang – Wini – Atapupu - Tanjung Priok /Banjarmasin/Samarinda - Kupang.
Lalu Trayek RT-3 dengan pelabuhan pangkal Kupang, NTT melayani rute Kupang/Bima-Tanjung Priok-Kupang/Bima. Trayek RT-4 dengan pelabuhan pangkal Kupang, NTT melayani rute Kupang-Wini-Atapupu-Samarinda/Balikpapan-Kupang. Trayek RT-5 dengan pelabuhan pangkal Kupang, NTT melayani rute Kupang-Banjarmasin-Bima-Banjarmasin -Kupang. Trayek RT-6 dengan pelabuhan pangkal Kwanang, melayani rute Kwandang- Tarakan-Balikpapan/Samarinda-Kwandang.
Terkait dengan permohonan penambahan atau perubahan rute pengoperasian kapal ternak, Wisnu juga bahwa pada prinsipnya semua Kapal Ternak bisa digunakan untuk mengangkut Ternak sepanjang masih di wilayah dalam Negeri Indonesia. Hal ini diungkit mengingat jelang Hari Raya Idul Adha, biasanya akan menjadi peak season angkutan ternak karena volume permintaan daging sapi hidup meningkat tajam.
Baca Juga: Kurang terkenal, produk agribisnis Jawa Timur harus maksimalkan pemasaran digital
Yang biasanya pengiriman mayoritas ke Jakarta, akan ada permintaan ke daerah-daerah lain seperti Samarinda, Balikpapan, Riau dan Bengkulu dimana tujuan tersebut ini tidak ada dalam trayek reguler yang diusulkan oleh pemerintah daerah.
“Saat ini mengingat ketersediaan anggaran subsidi pemerintah, maka rute kapal ternak saat ini diberikan sesuai dengan trayek yang direncanakan pada tahun sebelumnya dengan rute dan voyage yang sudah ditetapkan sesuai usulan daerah pengirim dan penerima,” kata Wisnu.
Dia juga mengatakan bila pada tahun berjalan ada permintaan deviasi rute di luar yang telah ditetapkan, maka seharusnya ada usulan resmi dari daerah pengirim dan penerima harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub serta Direktorat PHH Ternak Kementerian Pertanian.
Baca Juga: Grup perusahaan Seger Agro Nusantara ekspor 12.400 ton jagung ke Filipina
“Sedangkan apabila rute baru yang diminta tersebut membutuhkan anggaran karena tidak cukup dibiayai dengan anggaran subsidi tahun berjalan, maka akan dihitung bersama dengan instansi dan pihak terkait, dimana pemenuhannya akan dibiayai oleh pihak pengirim ternak,” kata Wisnu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
