Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Bank Indonesia (BI) telah merilis aturan mengenai pelaksanaan National Payment Gateway (NPG). Melalui aturan No.19/8/PBI/2017, BI nantinya akan mengatur sistem pembayaran untuk mengakomodir transaksi online masyarakat. Namun aturan tersebut dirasakan akan kurang menstimulus peritel nasional.
Roy N Mandey, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan bahwa aturan tersebut tidak akan memiliki dampak signifikan ke ritel. Sebab, aturan tersebut lebih banyak mengakomodir sektor e-commerce yang membutuhkan transaksi via online yang lebih aman dan nyaman.
"Secara langsung ke ritel mungkin tidak, tetapi kalau ke online iya. NPG itu kan untuk transaksi online yang resmi, jadi membuat nyaman konsumen yang tak perlu khawatir ketika transaksi," ujarnya ketika ditemui KONTAN di Kementerian Perdagangan, Senin (17/7) kemarin.
Namun bukan berarti platform itu tidak bisa dimanfaatkan oleh peritel, menurutnya bagi peritel yang mulai memanfaatkan media digital juga bisa memiliki dampak. Hanya saja, dampaknya tidak akan sebesar yang dirasakan oleh sektor e-commerce dengan kehadiran NPG tersebut.
Kesempatan ini bisa dimanfaatkan peritel dengan mengintegrasikan bisnisnya dengan e-commerce atau bekerjasama dengan platform online. Hanya saja memang hal tersebut memerlukan waktu transisi apalagi untuk bisa memanfaatkan NPG setiap peritel harus memiliki device dan prosedur yang ditentukan.
"Dibutuhkan kreasi baru dari pemain ritel atau offline dari hadirnya NPG. Bisa saja namanya teknologi berkembang perlu disesuaikan device dan peralatannya, itu kan bisa saja membutuhkan peralatan khusus," lanjutnya.
Namun dirinya mengaku sebelum peritel memanfaatkan media digital yang ada, sulit rasanya melakukan transaksi melalui NPG tersebut. Yang jelas, hadirnya NPG membuat masyarakat lebih nyaman melakukan transaksi karena sudah ada aturannya, terlepas apakah konsumen membeli barang dari ritel atau dari e-commerce.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
