Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yudho Winarto
Menurutnya, peningkatan nilai tambah yang lebih rasional ialah dalam bentuk briket batubara. Jika dikembangkan, skema ini pun bisa berdampak lebih baik dan juga dapat menekan subsidi LPG dan BBM industri kecil.
Adapun untuk royalti 0%, Budi berpandangan yang perlu dipertimbangkan adalah pengurangan royalti bagi batubara yang dibakar untuk keperluan PLN. Hal itu dengan mempertimbangkan besaran royalti yang didapat sebagai penerimaan negara, serta subsidi pemerintah terhadap biaya listrik PLN.
"Royalti 0% seharusnya sudah diterapkan pada PLN kalu memang pemerintah ingin memberi insentif pada industri dan tentunya akan mengurangi subsidi pemerintah untuk listrik," pungkasnya.
Asal tahu saja, dalam siaran resmi di laman Kementerian ESDM, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Sujatmiko mengungkapkan bahwa ada tujuh skema hilirisasi batubara yang tengah dikembangkan oleh pemerintah, yakni gasifikasi batubara, pembuatan kokas (cokes making), underground coal gasification, pencairan batubara, peningkatan mutu batubara, pembuatan briket, dan coal slurry/coal water mixture.
"Tujuh hilirisasi ini masa depan batubara kita agar menjadi tulang punggung (backbone) energi baik di Indonesia maupun dunia," ungkap Sujatmiko.
Baca Juga: Adaro Energy (ADRO) dukung rencana insentif izin usaha seumur tambang
Dalam paparannya, Kementerian ESDM menargetkan penambahan tiga fasilitas peningkatan mutu batubara (coal upgrading) pada tahun 2024, 2026, dan 2028 dengan kapasitas masing-masing mencapai 1,5 juta ton/tahun.
Sementara proses gasifikasi akan dilakukan oleh PT Bukit Asam sebagai upaya substitusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) melalui Dimethyl Ether (DME) yang beroperasi pada tahun 2024. Hal serupa dilakukan oleh PT KPC dengan kapasitas kurang lebih 4 juta ton.
Untuk penambahan pabrik briket direncanakan rampung pada tahun 2026 dan 2028 berkapasitas 20 ribu ton per tahun, sedangkan rencana dua fasilitas cokes making akan selesai di tahun yang sama dengan kapasitas kurang lebih satu juta ton.
Guna mempercepat hilirisasi, sambung Sujatmiko, pemerintah telah menyiapkan insentif fiskal dan non fiskal agar proyek hilirisasi lebih ekonomis. Insentif non fiskal yang diberikan antara lain berupa izin usaha selama umur cadangan tambang. Artinya, izin usaha pertambangan tidak lagi dibatasi 20 tahun.
